Berita

rachmawati/net

Diduga Hingga Desember 2016 Akan Marak Mafia Masuk Istana

SELASA, 26 APRIL 2016 | 09:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah bisa dituntut melanggar UU Keterbukaan bila pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun, publik berhak mendapatkan informasi.

"Ada apa ngumpet-ngumpet! Pat gulipat atau kongkalikong. Peserta tax amnesty juga dijaga kerahasiaannya oleh penguasa. Jadi klop sudah sebutan state crime, dan bagaimana tidak pengemplang pajak, suap dan sebagainya diberi perlakuan istimewa oleh penguasa," kata politikus senior Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 26/4).

Rachmawati menilai, penguasa saat ini melakukan persekongkolan dan permufakatan jahat dengan para terduga ataupun penjahat. Maka sampai dengan Desember 2016, diduga akan marak para mafia berkeliaran masuk institusi penegak hukum dan Istana bernegosiasi untuk konspirasi.


"Bagaimana rakyat dengan wajib pajak hanya jadi sapi perah sementara pengemplang pajak malah diampuni. Republik ini sdh colapse karena megakorupsi BLBI atas kebijakan era Megawati sudah mencapai 700 triliun lebih, dan sekarang koruptor obligor hitam masih diberi previlege?" tanya Rachmawati.

"Tidak adil dan melawan hukum! Masihkah rezim ini dipertahankan? Padahal di banyak negara para pemimpinnya sudah mengundurkan diri akibat skandal pengemplangan pajak dan korupsi," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya