Jambore Nasional KNPI Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.499 pulau dan luas wilayah laut 93.000 kilometer persegi. Diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia, Indonesia memiliki 39 selat yang saling terkait dengan selat lain di kawasan Asia.

"Di sisi lain, Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara di sekitarnya, yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sepuluh negara itu, baru dengan Singapura persoalan tapal batas telah diselesaikan, dan sisanya menjadi pekerjaan berat pemerintah Jokowi-JK," jelas Sekjen DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sirajuddin Abdul Wahab kepada redaksi, Selasa (26/4).

Dia menjelaskan, dalam pembangunan poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia telah digagas dan dijabarkan lima pilar pembanguan poros maritim. Yakni budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim, namun sampai saat ini dalam prakteknya belum berjalan maksimal. Dan yang paling utama adalah bagaimana memasifkan gagasan pembangunan poros maritim tersosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat.

"Itu karena selama ini paradigma pembangunan Indonesia lebih banyak difokuskan dalam pembangunan daratan, sedangkan luas wilayah Indonesia dua pertiganya adalah lautan," ujar Sirajuddin.

Untuk itu, dalam upaya merubah paradigma pembangunan poros maritim Indonesia, KNPI menginisiasi Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda yang dilaksanakan di Pantai Matras, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 25-29 April ini. Adapun peserta yang hadir meliputi DPD KNPI provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, pimpinan OKP tingkat nasional dengan total keseluruhan peserta sebanyak 1.500 orang.

KNPI membagi kegiatan dalam dua bagian, yaitu seminar dan diskusi dengan membahas implementasi pembangunan poros maritim Indonesia menuju poros maritim dunia yang menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, Kepala Staf Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut serta gubernur-gubernur provinsi kepulauan. Kemudian kegiatan lapangan yang diisi dengan program kebaharian dan lomba-lomba yang berhubungan dengan laut dan pelestarian lingkungan.

"Dengan Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda, KNPI meminta pemerintah dan DPR agar segera membahas dan membentuk undang-undang pembangunan provinsi kepulauan, dan undang-undang tentang sistem keamanan laut Indonesia," tegas Sirajuddin. [wah]