Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyerapan hingga 13,86 persen sepanjang triwulan pertama pada tahun anggaran 2016. Angka ini meningkat tajam, atau sekitar 11 persen dibandingkan waktu yang sama pada tahun anggaran 2015.
Wakil Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Michael Rolandi mengatakan, memang ada beberapa kesalahan teknis yang menyebabkan input penyerapan tidak dapat diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sekretariat Negara (Setneg). Sehingga, jika dilihat dari Kemendagri, data penyerapan masih 0 persen.
"Ini belum diinput. Data penyerapan kita sampai dengan posisi sekarang ada, belanja ya total Rp8,03 triliun, realisasi per 22 april. Atau 13,86 persen. Belanja tak langsung sudah Rp 5,63 triliun atau 22,04 persen. Total sudah 13,86 persen. Ini perkara di input saja, link ke Kemendagri dan Setneg jadi enggak update," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/4).
Dia menjelaskan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pembelanjaan Pemprov DKI Jakarta pada triwulan pertama. Karena jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2015, penyerapan meningkat hingga 11 persen.
"Jauh. Tinggi peningkatannya triwulan I tahun 2015 2 persen, meningkatnya sudah 11persen lebih. Yang bikin cepat lelang konsolidasi cepet pas udah beres. Bayar uang muka termin-termin dan lain-lain," jelasnya.
Michael menerangkan, tidak menutup kemungkinan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 66,37 triliun dapat terserap mencapai 90 persen. Alasannya semenjak APBD DKI Jakarta 2016 disahkan, awal Februari sudah mulai dibelanjakan.
"Bisa 90 persen. Sesuai on track kok. Tertinggi 17 persen, rata-ratakan 13 persen-14 persen. Masih normal dengan daerah-daerah lain lah," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Kementarian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan DKI Jakarta.
Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
[zul]
