Harry Azhar Harus Mundur Dan Keterlibatan Luhut Panjaitan Perlu Dicek

. Setara Institute mendesak pemerintah untuk segera bersikap terkait beredarnya dokumen Panama Papers yang berisi naftar nama sejumlah pejabat publik Indonesia.

Langkah itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

"Pemerintah harus segera bersikap terkait daftar sejumlah pejabat negara dalam dokumen Panama Papers," tegas Ketua Setara Institute, Hendardi kepada wartawan, Senin (25/4).

Tak hanya nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz saja yang masuk dalam daftar itu, hari ini publik dikejutkan dengan munculnya nama Luhut B Panjaitan dalam Panama Papers. Menurut Hendardi, meskipun Menko Polhukam membantah, namun tetap saja dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi ujar Hendardi, Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet.

"Baik Ketua BPK maupun Mekopolhukam keduanya sama-sama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu, semestinya segera mengambil sikap," ujar Hendardi.

Dia mengatakan jalan terbai  bagi Harry Azhar Azis, setelah kesandung kasus itu adalah mengundurkan diri dari Ketua BPK.

Sementara pada Luhut, Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan itu dan dampak politik yang ditimbulkannya. Apapun keyakinan Jokowi, menurut Hendardi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi dalam reshuffle II, sebagaimana Jokowi meminta pendapat KPK saat pembentukan kabinet. [rus]