DPR Sayangkan Pemerintah Lamban Bebaskan 10 WNI

Komisi III DPR RI memprotes sikap pemerintah atas lambannya pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad berharap pemerintah dapat bertindak cepat karena sudah sangat memprihatinkan.

"Yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja. Daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk memberikan akses pasukan Indonesia terlibat dalam operasi pembebasan sandera," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/4).

Dasco mengingatkan bahwa pemerintah mengemban tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di manapun berada.

"Pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu gugat," ujarnya.

Menurut Dasco, toleransi dengan membayar uang tebusan akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah di kemudian hari. Karena terkesan pemerintah lepas tangan atas nasib rakyatnya, sehingga WNI kerap menjadi sasaran penculikan.

"Bukan tidak mungkin hal serupa bisa terulang karena gerombolan Abu Sayyaf merasa nyaman menculik warga negara Indonesia. Padahal hampir setiap hari kapal-kapal dagang Indonesia melintasi kawasan itu," bebernya.

Lebih jauh, lanjutnya, satu-satunya opsi yang tersisa adalah pemerintah bersikap tegas dan menyampaikan protes kepada Filipina untuk dilibatkan dalam operasi militer terbatas pembebasan sandera. Dalam konteks hukum internasional tidak sepenuhnya benar bahwa pasukan asing tidak boleh beroperasi di Filipina, sebab lokasi penculikan dan penyekapan sandera memang secara de facto dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf.

"Jadi, militer kita akan hadir ke sana sebagai sekutu membantu pemerintah Filipina. Khusus menghadapi Abu Sayyaf yang memang musuh negara Filipina," tutup Dasco. [wah]