Berita

airlangga hartarto/net

Politik

Airlangga Hartarto: Sistem Pemilu Indonesia Tidak Adil!

SELASA, 19 APRIL 2016 | 02:43 WIB | LAPORAN:

Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto (AH) mengatakan bahwa sistem pemilu saat ini sangat tidak adil. Pasalnya, pertarungan sangat terbuka, di lepas ke pasar seperti pasar bebas dan mengadalkan kekuatan modal. Akibatnya, hanya yang populer dan memiliki modal yang akan menang. Sementara yang memiliki ide, pemikiran dan militansi, baik untuk partai maupun negara tidak terpilih dalam pemilu. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki modal yang banyak.

"Sistem sekarang sangat tidak adil. Kita tidak bisa membiarkan terus seperti ini," kata dia dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta, Senin (17/4).

AH menjelaskan, jika terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar, dia akan mendorong sistem pemilu campuran antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Dirinya meyakini sistem campuran itu akan memberikan keadilan. Sebagaimana diketahui sistem proposional terbuka menggunakan suara terbanyak. Artinya, yang lolos menjadi anggota parlemen adalah yang memiliki suara terbanyak pada saat pemilu. Sementara proposional tertutup adalah pemilu berdasarkan nomor urut.


Menurut AH , yang menempati nomor urut satu atau dua, punya peluang besar terpilih dalam pemilu. Penentuan nomor urut ditentukan oleh partai politik (parpol). Sistem ini pernah dilakukan pada pemilu 1999 dan 2004. Namun dihentikan pada Pemilu 2009 karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilu memakai sistem proposional terbuka atau suara terbanyak. AH yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR menjelaskan kedepan, agak sulit untuk kembali ke proporsional tertutup karena sudah dibatalkan oleh MK.

Di sisi lain menurut AH, jika tetap memakai sistem proposional terbuka maka pengalaman Pemilu 2009 dan 2014 akan terulang kembali yaitu pertarungan menjadi sangat bebas dan tak terkendali. Yang terpilih pun yang populer dan yang punya uang banyak. Sementara yang punya kemampuan tetapi tidak punya modal tidak terpilih.

"Kami  ingin memberi ruang kepada mereka yang punya kemampuan tetapi tidak punya modal. Mereka kebanyakan aktivis partai. Sehari-hari hidupnya di partai. Ada juga tokoh independen tetapi tidak punya modal. Nah, sistem kombinasi akan mengakomodasi mereka," ujar mantan Ketua Umum Persatuan Insyinur Indonesia (PII) ini.

AH juga mengungkapkan bahwa negara yang berhasil menjalakan sistem kombinasi itu saat ini adalah Jerman dan New Zeland. Negara-negara itu memakai setengah sistem proporsional terbuka dan setengah sistem tertutup.

"Kalau Jerman dan New Zeland berhasil, kenapa kita tidak. Kita harus pakai sistem itu supaya tidak hanya yang kompeten dan modal besar yang terpilih, tetapi juga modal terbatas tetapi aktif di politik. Kita ingin cari format yang sesuai dengan budaya kita yaitu musyawarah. Sistem kombinasi menjadi jawabannya," tutur mantan Ketua Komisi VI DPR ini.

Dirinya menambahkan sistem campuran juga diperlukan untuk memperbanyak kader perempuan di parlemen. Saat ini, kuoata untuk perempuan memang sudah mencapai 30 persen. Tetapi keterpilihannya sangat rendah karena memakai sistem terbuka yang mengandalkan uang. Tokoh permpuan yang idealis tetapi tidak punya modal, jarang terpilih.

"Sistem itu pernah dibahas di DPR tetapi mungkin tidak matang. Makanya tidak dilanjutkan. Kita harus memulai lagi supaya tidak seperti pasar bebas," tegasnya.

Sementara ditempat yang sama, Pengamat Politik Senior, Ray Rangkuti mendukung ide AH tersebut. Karena menurutnya pemikiran dirinya sependapat dengan AH bahwa pemilu sekarang menganut sistem pasar bebas, di mana yang punya uang banyak yang menang.

Dirinya berharap DPR bisa mengevaluasi sistem yang ada dengan tetap memberi ruang kepada kader yang tidak punya modal tetapi memiliki kemampuan idealisme dan kapastitas. Revisi sistem pemilu harus bisa mengatasi persoalan yang terjadi saat ini.

"Sistem campuran itu menarik tetapi harus benar-benar kajian yang matang dan mendalam. Jangan sampai menimbulkan keguncangan politik," tegasnya. ‎

Selain AH dan  pengamat politik Ray Rangkuti nampak hadir  politisi partai  Golkar Chairuman Harahap, Hafidz Zawawi, Leo Nababan, Iskandar Mandji, Andi Sinulingga, TB Ace Hasan Syadzily dan artis Ayu Azhari. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya