Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Moratorium Lahan Sawit Ciptakan Pengangguran Baru

SENIN, 18 APRIL 2016 | 20:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah diminta untuk memikirkan ulang rencana penundaan atau moratorium pembukaan lahan sawit baru.

"Moratorium lahan sawit justru akan menciptakan pengangguran baru di Indonesia. Akan ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan," kata Analis Politik & HAM Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga kepada redaksi, Senin (17/4).

Dia menyatakan industri sawit mulai dari hilir sampai hulu berupa pembuatan minyak kelapa sawit (CPO) menyerap lapangan kerja yang cukup besar. Penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan perluasan lahan yang tertanami sawit.


Catatan Labor Institute Indonesia, menurut Andy William, luas perkebunan kelapa sawit saat ini mencapai lebih dari 10 juta hektare dengan 41% diantaranya adalah perkebunan rakyat.

"Pengusahaan kelapa sawit kini menyerap lebih dari 4,5 juta tenaga kerja di sektor on farm atau perkebunan kelapa sawit. Penyerapan tenaga kerja akan lebih besar lagi jika tenaga kerja di sektor off farm atau pengelolahan dan jasa agribisnis kelapa sawit dimasukkan," ulas dia.

Moratorium, masih kata Andy William, juga tidak tepat karena industri perkebunan kelapa sawit mendorong pergerakan ekonomi daerah.

Berbagai survei yang dilakukan Labor Institute Indonesia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa arus migrasi Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD) terjadi cukup tinggi dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur karena mereka bekerja di berbagai perusahaan kelapa sawit yang ada di dua wilayah tersebut .

"Untuk itu sinergisitas kebijakan, analisis lingkungan dan ketenagakerjaan perlu dipikir lebih dalam. Para stakeholder baik lingkungan, industri sawit, masyarakat dan pemerintah perlu duduk bersama untuk mendiskusikan ulang rencana moratorium ini," demikian Andy.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya