Berita

ratna sarumpaet/net

Nusantara

Penggusuran Pasar Ikan Adalah Kejahatan Pemerintah

SENIN, 18 APRIL 2016 | 13:34 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet, masih bersuara keras menentang aksi Pemprov DKI Jakarta menggusur warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Menurutnya penggusuran dilakukan terburu-buru, sepihak dan tidak mengedepankan kemanusiaan juga keadilan.

Siang ini ia menghadiri demonstrasi ratusan korban penggusuran bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI). Ia tegaskan bahwa lembaganya, Ratna Sarumpaet Crisis Centre, tengah melakukan langkah perlindungan bagi warga Luar Batang, Jakarta Utara, yang nantinya juga akan ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Luar Batang berada tidak jauh dari kawasan penggusuran yang pertama.


"Saya sendiri sangat resah. Bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi, kami akan coba meluruskan kembali bagaimana yang terjadi," ujar Ratna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Dia tegaskan penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, terlalu dini. Penggusuran terjadi beberapa hari setelah surat peringatan pertama datang.

"Ini benar-benar semena-mena. Ada kejahatan pemerintah terhadap rakyat," tegasnya.

Dia memaklumi pada akhirnya muncul banyak sekali manusia perahu yang tadinya adalah korban penggusuran Pasar Ikan, lantaran ketidaksiapan Pemprov DKI menanggulangi dampak penggusuran yang dilakukan.

Dia juga menyesalkan sikap Ahok yang mengancam 500 kepala keluarga korban penggusuran apabila berani kembali ke pemukiman.
 
"Mereka yang hidup di sana pengontrak. Lebih dari 385 kartu keluarga yang belum punya sertifikat, bangunannya sudah diruntuhkan secara fisik, padahal mereka bayar pajak, dan lain-lain," umbar Ratna. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya