Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan. Serta untuk memenuhi program swasembada pangan dari pemerintah yang berjalan secara bertahap.
"Kita mendorong ini karena mengatur logistik nasional yang mengangkut tentang distribusi, stok, harga pangan dan seterusnya," kata Ketua LPPNU Marwan Jafar dalam Rembug Nasional dan Rakernas LPPNU di Hotel Acacia, Jakarta, Jumat (15/4).
Menurut Marwan, Badan Pangan Nasional yang sifatnya independen tidak di bawah Bulog maupun Kementerian Pertanian dapat berperan mengurangi ketergantungan impor beras. Badan Pangan Nasional bakal mengurusi produksi, tata niaga, distribusi serta ketersediaan dan keamanan pangan.
"Memang belum berdiri karena pemerintah belum swasembada pangan. Belum seluruhnya bisa kita laksanakan, tetapi secara bertahap import semakin berkurang," ujarnya.
NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri sejak 1926, memiliki 60 juta pengikut dan kurang lebih 20.000 pesantren yang sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi sekligus tantangan bagi swasembada pangan.
"Dimana sektor rill perdesaan yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, energi dan kawasan konsevasi merupakan sumber penghidupan warga Nahdliyin yang hingga kini belum terkelola secara oprimal," beber Marwan.
Dia memastikan bahwa dengan hadirnya LPPNU yang merupakan bagian dari Jamiyah Nadlatul Ulama dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pengembangan ekonomi. LPPNU diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup Nahdliyin dan profit maker bagi organisasi secara nyata.
"Dari sisi pengembangan sosial dan lingkungan hidup, LPPNU baik secara langsung maupun tidak langsung, dituntutu untuk dapat bersinergi dan memberikan dukungan untuk terselenggaranya kigitan lembaga-lembaga lain di lingkup PBNU/PWNU/PCNU," jelas Marwan yang juga menjabat Menteri desan, Pembangunan Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi.
Sementara, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam sambutannya mengatakan, mayoritas petani Indonesia merupakan warga Nahdliyin yang perlu diperhatikan. Kader NU yang diantaranya adalah ahli genetika dan bibit bisa dilibatkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya.
Namun demikian, hal paling penting yang juga mendasar untuk diperhatikan adalah ketersediaan lahan bagi petani. Dia berharap NU juga bisa mengadvokasi petani terkait ketersediaan lahan. Pasalnya, banyak laporan tentang lahan tani yang dicaplok oleh pengembang.
"Petani itu jujur maka harus berani menyuarakan pendapat," tambah Said Aqil.
[wah]
