Berita

lieus sungkharisma/net

Politik

Bung Hatta Award dan Gus Dur Award Harus Dicabut Dari Ahok

JUMAT, 15 APRIL 2016 | 15:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komunitas Masyarakat Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) mendesak Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) dan Keluarga Besar almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk segera mencabut anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award dan Gus Dur Award yang sempat diberikan kepada Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator KomTak, Lieus Sungkharisma mengatakan, ada dua alasan utama mengapa anugerah yang pernah diberikan kepada Ahok itu segera dicabut.  Pertama, katanya, karena Ahok ternyata bukan orang bersih.

"Sebagaimana dinyatakan BPK RI, ada indikasi keterlibatan Ahok dalam kasus korupsi pembelian RS Sumber Waras yang merugikan negara hingga ratusan milyar rupiah," ujar Lieus kepada redaksi, Jumat (15/4).


Kedua, kata Lieus lagi, karena prilaku Ahok sama sekali tidak sesuai dengan sikap dan kepribadian Gus Dur sebagai tokoh humanis dan pembela rakyat kecil.

"Indikasi adanya kerugian negara dalam pembelian RS Sumber Waras sebagaimana yang dinyatakan BPK, serta kasus suap reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta, adalah bukti bahwa Ahok sama sekali bukanlah tokoh yang bersih. Dan karena itu ia tidak pantas menerima anugerah BHACA itu," kata Lieus.

Seperti diketahui, pada tahun 2013 Ahok menerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award dari Perkumpulan BACHA karena dinilai sebagai pejabat publik yang tergolong bersih. Sedangkan pada Januari 2016 Ahok juga dianugerahi Gus Dur Award oleh Keluarga Besar Gus Dur karena dianggap sebagai politisi yang berani dan tegas, serta anti korupsi.

Namun faktanya, prilaku Ahok yang sangat arogan, berbicara kasar dan tindakannya yang sangat menyakitkan orang kecil, bertolak belakang dengan sikap Gus Dur yang selalu berpihak dan membela rakyat kecil.

Semua fakta tentang Ahok ini, ujar Lieus, sangat bertentangan dengan sikap dan prilaku Bung Hatta maupun Gus Dur.

"Bung Hatta adalah tokoh nasional anti korupsi. Bung Hatta dikenal bangsa Indonesia sebagai tokoh yang satu kata dengan perbuatan. Sedangkan Gus Dur adalah sosok tokoh Bangsa pembela rakyat  yang tidak pernah sudi menyakiti rakyat kecil. Gus Dur adalah tokoh yang sangat anti penggusuran," ujar Lieus.

Adanya dugaan keperpihakan Ahok terhadap para pengusaha sehingga tega menggusur tempat tinggal warga dan menistakan rakyat kecil, kata Lieus lagi, semakin menguatkan bukti bahwa prilaku Ahok sama sekali tidak sesuai dengan sikap, keperibadian dan idealisme Gus Dur.

Atas fakta-fakta itulah, tambah Lieus, Ahok sangat tidak pantas mendapat anugerah award atas nama kedua Bapak bangsa itu.

"Prilaku Ahok selama ini telah mencederai nama besar kedua tokoh bangsa tersebut," jelas Lieus.

Dengan alasan itulah KomTak, kata Lieus, mendesak Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award dan Keluarga Besar Gus Dur agar segera mencabut award yang pernah mereka berikan kepada Ahok.

"Saya yakin, kalau saja Bung Hatta dan Gus Dur masih hidup, kedua tokoh ini pasti akan menangis menyaksikan nama mereka dianugerahkan kepada orang yang prilaku, sikap dan omongannya sama sekali tak bisa jadi teladan," kata Lieus. [dem]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya