Berita

lieus sungkharisma/net

Politik

Ahok Tikam Presiden Jokowi Dari Belakang

JUMAT, 15 APRIL 2016 | 08:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL.  Gubernur Basuki Tjahja Purnama telah menikam Presiden Jokowi dari belakang. Jokowi menjadi gubernur Jakarta karena kesederhanaan, kedekatan dan pembelaan Jokowi kepada rakyat kecil. Tapi sekarang keadaan berbalik 180 derajat. Ahok yang meneruskan jabatan Jokowi sebagai gubernur Jakarta setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, justru bersikap sebaliknya.

"Bahkan kontrak politik yang ditandatangani Jokowi dengan warga Jakarta, tak ada artinya di mata Ahok. Gubernur Jakarta pengganti Jokowi ini benar-benar tak menganggap penting kontrak politik Jokowi itu. Ini sama artinya Ahok sengaja menjatuhkan kredibilitas Jokowi. Ia secara terang-terangan menikam Jokowi dari belakang," ujar Tokoh Masyarakat Tionghoa Jakarta, Lieus Sungkharisma, kepada redaksi, Jumat (15/4).

Lieus mencontohkan, salah satu janji Jokowi yang tertuang dalam kontrak politik itu adalah janji Jokowi dengan masyarakat Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kontrak politik yang ditandatangani Jokowi pada Sabtu, 15 September 2012 itu, antara lain ada kesepakatan bahwa warga masyarakat akan dilibatkan dalam penyusunan RTRW, warga kampung yang sudah tinggal di satu lokasi  selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, akan diakui haknya dalam bentuk pemberian sertifikat hak milik, pemukiman kumuh tidak akan digusur tapi ditata ulang, dan penataan serta perlindungan bagi pekerja di sektor ekonomi informal.


"Tapi semua yang dijanjikan Jokowi itu saat ini justru diabaikan oleh Ahok. Rakyat bukan saja tidak diajak berunding dalam rencana penataan RTRW, bahkan Ahok dengan semena-mena menggusur rakyat tanpa pernah diajak berdialog. Ini jelas sangat menyakitkan hati. Apalagi, dalam setiap aksinya, Ahok melibatkan ribuan tentara dan polisi," ujar Lieus yang dulu ikut mengampanyekan dan mendukung Jokowi menjadi gubernur Jakarta karena kesederhanaan, kedekatan dan pembelaan Jokowi kepada rakyat kecil.

Atas semua tindakan arogan Ahok itu, Lieus berpendapat Ahok bukan saja tak menghormati kontrak politik yang dibuat Jokowi, tapi dia benar-benar telah merusak kredibilitas dan kedekatan pak Jokowi dengan rakyat.

"Ahok ternyata lebih tunduk pada kehendak para konglomerat ketimbang pada pak Jokowi," katanya.

Kini, kata Lieus, warga Jakarta benar-benar sudah merasa muak dan marah dengan prilaku Ahok. Karena itu ia meminta agar Presiden Jokowi yang telah menjadikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, harus bertanggungjawab dan turun tangan langsung terhadap persoalan yang kini terjadi di Jakarta.

"Pak Jokowi tak bisa lepas tangan. Dia dulu dipilih warga Jakarta menjadi gubernur salah satunya karena bersedia membuat kontrak politik itu. Dia tak bisa membiarkan Ahok yang sekarang menggantikannya. berbuat seenaknya hanya karena alasan penataan ruang dan pembangunan," kata Lieus.

Sebagai presiden, kata Lieus lagi, Jokowi harus menaruh perhatian lebih serius terhadap persoalan yang terjadi di Jakarta saat ini.

"Sebab, kalau arogansi Ahok ini terus dibiarkan, bukan mustahil penistaan rakyat  yang dilakukan Ahok terhadap warga miskin Jakarta, akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kita tentu tidak menginginkan hal itu," ujar Lieus.[dem]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya