Terpilihnya Romahurmuziy menjadi Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah dalam Muktamar ke VIII di Pondok Gede Jakarta beberapa hari lalu, melunturkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP PALI yang telah dibentuk hampir dua tahun ini.
Kader PPP Jonedi, mantan Sekjen DPC PPP PALI yang digeser oleh Ketuanya Aka Cholik Darlin beberapa waktu lalu yang menceritakan itu.
Menurutnya, saat ini kepengurusan DPC PALI dibekukan dan kembali ke titik nol atau masih menginduk ke DPC Muara Enim. Bahkan, kepengurusan partai tersebut di PALI tidak terdaftar di DPP.
"Sekarang ini DPC PALI dibekukan,artinya DPC PALI sudah bubar karena kita mengacu pada SK Bandung yang menyatakan bahwa kepengurusan DPC PALI belum dibentuk.jadi pengurus PPP di PALI kembali ke awal, yaitu berlaku SK PAC dari DPC Muara Enim yang tidak lama lagi akan diperpanjang," kata Jonedi kepada
RMOLSumsel.com, Rabu (13/4).
"Ibnu Hajar itukan kubunya Djan Faridz, saat ini beliau sudah dipecat. Jadi kepengurusan DPC PALI tidak ada lagi dasar hukumnya serta seluruh keputusan yang sudah di buat DPC tidak sah lagi. Sekarang sudah kita adukan masalah ini kepada pak Romy."
Sementara itu, Aka Cholik Darlin selaku Ketua DPC PPP PALI membantah bahwa struktur kepengurusannya dibekukan apalagi tidak terdaftar di DPP. "Andai kita tidak terdaftar ataupun tidak diakui, kenapa ada Fraksi PPP di DPRD. Kalau ada orang yang mengatakan DPC PPP PALI seperti itu sangatlah lucu, karena syarat pembentukan Fraksi adalah harus ada tandatangan ketua DPC definitif," sanggah Aka Cholik.
Lebih lanjut anggota Komisi I DPRD PALI mengungkapkan bahwa Muktamar di Jakarta berdasarkan hasil Muktamar Bandung, dan DPC PALI bukan terlahir dari hasil Muktamar Bandung. "Dalam Muktamar di Pondok Gede kita juga diberitahu oleh DPW namun posisi kita tetap DPC tetapi hanya pemantau artinya boleh hadir namun bukan sebagai Muktamirin. Kita dibentuk oleh DPW ketuanya adalah Ibnu Hajar dan sebelumnya jelas bahwa Plt ketua DPC PALI H Nurul Aman. Kita juga bersedia apabila akan digelar lagi Muscab asalkan tidak menyalahi aturan," bebernya.
Soal masalah pemimpin PPP saat ini, Aka Cholik akan mematuhi keputusan hukum yang telah ditetapkan nanti. "Siapapun Ketum Partai ini, kita akan patuhi asalkan sudah disahkan.Namun kalau sekarang kan belum disahkan.Kalau Djan Faridz legowo,mungkin konflik partai ini akan selesai.Jadi kita tunggu hasil akhirnya bagaimana," jawabnya.
Sementara itu, Sekjen DPC Muara Enim Hafiz Persada menyikapi dingin dua perbedaan pandangan politisi PPP di PALI, dengan singkat ia menjawab bahwa pihaknya masih akan menunggu perkembangan kedepan. "Kita tunggu beberapa hari kedepan, saya tidak mau banyak komentar terkait masalah ini," singkatnya.
[sam]
