Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus segera memiliki program khusus terhadap para narapidana kasus terorisme.
Sebab, selama ini ada fenomena para napi terorisme mampu merekrut napi kasus lain masuk ke jaringan teroris semasa mereka ditahan di Lapas yang sama. Contohnya ditemukan pada kasus kelompok Santoso, yang merekrut anggota baru dari kalangan pelaku pencuri kendaraan bermotor dan pelaku kejahatan "kelas teri" lainnya.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Tito Karnavian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
"Dalam kasus kelompok Santoso, kami sudah lihat, kami sudah datang ke sana, lihat gambarnya, sebagian dari mereka bertato. Kenapa bertato? Ada yang sudah tertangkap dalam keadaan hidup, dia menyampaikan, sebagian daripada kelompok ini adalah eks-eks napi kasus curanmor, pencurian ringan lain yang direkrut oleh Santoso dan lain-lain, sewaktu di lapas di Palu dan di Poso," ungkapnya.
Di samping itu, tambahnya, Lapas juga menjadi tempat perencanaan kasus terorisme, seperti halnya pelatihan paramiliter di Aceh pada tahun 2010.
"Itu kami sendiri yang pimpin operasi itu. Ada 70 orang kami tangkap, mereka katakan ada kontingen-kontingen dari berbagai daerah dan perencanaannya dilakukan di Lapas Cipinang tahun 2010," lanjutnya.
Bukan hanya itu, pada kasus "Bom Thamrin", Tito mengungkapkan perencanaan taktis peledakan bom dan penembakan direncanakan di Lapas Nusakambangan.
"Ada hampir 10 orang yang ditangkap terkait kasus jalan Thamrin, di antaranya tersangka Abugar, dan dia katakan perencanaan bom jalan Thamrin dilaksanakan di Lapas Nusa Kambangan. Antara Abugar, Aman Aburahman dan Darmawan alias Rois, yaitu mastermind kasus bom Kedutaan Besar Filipina tahun 2004," tuturnya.
Dari kasus bom Thamrin, ada anggota jaringan teroris yang dapat menyeberang dengan mudah ke Lapas Nusakambangan dengan kedok kunjungan keluarga atau kunjungan teman. Mereka bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi, berkoordinasi, dan bahkan melakukan perencanaan aksi teror di sana.
Ia menyarankan perlu ada manajemen Lapas yang lebih baik disertai perlakuan khusus bagi napi terorisme di dalam Lapas. Alternatif lain adalah membuat sistem
maximum security, di mana para napi dibatasi untuk saling berkomunikasi, terutama bagi napi-napi yang masuk dalam kategori
high risk. "Dan kalau mungkin di pulau terpencil yang sulit dikunjungi," tambahnya.
[ald]
