Berita

yusril ihza/net

Yusril: Pemerintah Jokowi Harus Hati-Hati Pasca Putusan Pengadilan China

RABU, 13 APRIL 2016 | 11:26 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah Joko Widodo harus ekstra hati-hati untuk melanjutkan kerjasama konsorsium 4 BUMN dengan China Railway Construction dengan adanya putusan pengadilan korupsi di Tiongkok yang memvonis bersalah dua pejabat pemerintahnya.

"Apalagi disebutkan dengan jelas kedekatan kedua pejabat Tiongkok itu dengan pemerintah Presiden Jokowi dan adanya remittance 5 juta dolar kepada Menteri BUMN kita," kata pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta (Rabu, 13/4).

Pernyataan Yusril ini terkait dengan dengan nama Rini yang disebut-sebut menerima uang 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar dari China Railway Corporation (CRC).


Diberitakan, duit diberikan ‎kepada Rini oleh Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang.  Karena terlibat korupsi sangat besar selama 8 tahun terakhir, pengadilan menghukum Ji Wenlin 14 tahun penjara dan Zhou Yong Kang divonis seumur hidup.

Bila berita di atas benar, lanjut Yusril, maka aparat penegak hukum anti rasuah berkewajiban untuk menyelidiki dugaan adanya korupsi dalam kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah di-groundbreaking Presiden Jokowi itu berdasarkan data dan informasi putusan pengadilan Tiongkok.  Aparat penegak hukum Indonesia juga dapat bekerjasama berdasarkan mutual legal assistant dengan Pemerintah Tiongkok.

"Saya berharap aparat penegak hukum kita bertindak cepat, jika memang apa yang diberitakan Reuters dan dikutip media berbagai negara itu benar adanya. Langkah cepat ini penting untuk menjaga marwah pemerintah kita di dunia internasional, apalagi Presiden Jokowi dikenal sebagai Presiden yang bersih dan anti korupsi," demikian Yusril. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya