Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo menjelaskan terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian KPK dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.
Salah satunya, papar Agus, berkaitan aturan-aturan yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit soal pembelian lahan seluas 3,6 hektar itu.
"Banyak hal, apakah aturan-aturan yang dipakai BPK sudah sesuai. Atau Ahok ada bantahan dari laporan itu. Semuanya akan kami kroscek dan dalami apakah ada kesalahan fatal atau tidak, dan ada kerugian negara atau tidak," ujar Agus dalam konfrensi pers di kantornya Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/4)
Lebih lanjut, kata dia, KPK juga akan membandingkan keterangan Ahok dengan laporan audit investigatif BPK yang diterima KPK, beberapa bulan lalu.
"Jadi, penyelidikan ini untuk mendalaminya," tegas Agus
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hadir sejak pagi tadi hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik KPK
Kasus ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014. Saat itu Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras, Jakbar, sekitar Rp755 miliar. BPK menilai ada indikasi Pemprov membeli lahan tersebut melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Dugaan adanya penyimpangan itu kemudian dilaporkan ke KPK oleh anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Budget Metropolitan Watch (BMW), tahun lalu. KPK kemudian menelaah laporan itu dengan meminta audit investigatif dari BPK.
BPK pun sudah memintai keterangan Ahok, sekitar November tahun lalu. Kemudian lembaga tersebut pun sudah memberikan laporan hasil audit investigatifnya kepada KPK.
Disinyalir ada enam temuan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pembelian lahan tersebut. Meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan, pembelian lahan, pembentukan harga dan penyerahan hasil.
Namun, hingga kini, baik BPK maupun KPK belum mau mengatakan, siapa yang bertanggungjawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
[wid]
