Berita

basuki t. purnama/net

Hukum

KASUS SUMBER WARAS

Massa GSJ: KPK Lindungi Ahok Dalam Kasus Sumber Waras

SELASA, 12 APRIL 2016 | 15:03 WIB | LAPORAN:

Kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dimanfaatkan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ).

Massa GSJ terdiri dari lebih 200 orang. Mereka menuntut pimpinan KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras yang menyeret Ahok

GSJ berpendapat KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras. Meski sudah ada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara, hingga kini belum ada lembaga penegak hukum yang menggarap kasus tersebut. GSJ mendesak agar KPK segera meningkatkan kasus RS Sumber Waras dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan.


"KPK terkesan lamban dan melindungi Ahok sebagai terduga kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras," kata seorang orator di depan Gedung KPK.

Massa terdiri dari Forum Betawi Rempug (FBR), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Geprindo, GPII hingga Gerakan Tangkap Ahok. Mereka membawa sejumlah sepanduk bertuliskan, "Ahok Sumber Malapetaka Jakarta", "Usut Tuntas Kasus RS Sumber Waras", dan "Tangkap Ahok!".

Di kesempatan berbeda, KPK masih meminta keterangan Ahok terkait pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Calon Gubernur incumbent itu telah mempersiapkan diri dengan membawa sejumlah berkas yang pernah diserahkan ke BPK.

"Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," cetusnya sebelum masuk Gedung KPK. [ald]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya