Berita

Hukum

SUAP PODOMORO

KPK, Segera Tangkap Semua Dewan Penerima Suap Reklamasi!

SELASA, 12 APRIL 2016 | 14:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menangkap semua anggota DPRD DKI yang menerima suap reklamasi pantai.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, dalam perbincangan dengan redaksi, Selasa (12/4).

Dia meyakini suap untuk memuluskan Raperda zonasi dan reklamasi tak hanya dinikmati Mohammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI yang saat ini mendekam di balik jeruji dan ditangkap KPK usai menerima suap dari petinggi Agung Podomoro Land.


"Tidak usah berlama-lama, segera tetapkan anggota dewan yang terlibat sebagai tersangka. ‎KPK jangan tebang pilih, kirim semua pelaku korupsi kedalam penjara," katanya.

Sgy tidak aneh dengan kabar ada dana dan gratifikasi yang diterima 20 anggota DPRD DKI berupa liburan bersama keluarga ke Amerika Serikat, umrah bareng keluarga hingga mobil mewah Alphard. Karena itu, menurut dia, penting bagi KPK segera mengumumkan siapa saja para politisi Kebon Sirih yang terlibat.

Para politisi Kebon Sirih yang disebut-sebut menerima gratifikasi dan dana Raperda zonasi tahap pertama adalah Ketua DPRD Prasetio, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD M. Ongen Sangaji dan anggota DPRD dari Fraksi PDIP M. Panji. Mereka menerima gratifikasi berupa paket jalan-jalan tahun baruan 2016 bersama keluarga ke Amerika. Kemudian, dua anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Selamat Nurdin dan Triwicaksana menerima umroh beserta keluarga.

Nama-nama lainnya yakni Bestari Barus dari Nasdem, Lucky Sastrawiria dan Taifiqurrohman (Demokrat), Jonni Simanjuntak, Syahrial dan Mery Hotma dari PDIP, Abdul Ghoni, Prabowo Soenirman, Iman Satria dan M. Sanusi dari Gerindra, serta Hasbiallah Ilyas dari PKB.

Adapun penerima Alphard adalah Selamat Nurdin, Bestari Barus, Abdul Ghoni, Ongen Sangaji, Hasbiallah dan IlyasTriwicaksana.

"Paripurna Raperda sudah beberapa kali batal digelar karena kehadiran anggota DPRD tidak kuorum. Sangat mungkin ada tawar menawar yang belum ditunaikan pihak pengembang. Jadi, wajar kalau banyak pihak yang menganggap suap reklamasi diterima berjamaah oleh mereka," demikian kata Sgy.[dem]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya