Sikap pemerintah yang enggan menyediakan tebusan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) sandera kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf, disambut positif oleh kalangan Komisi I DPR.
"Negara adalah simpul kedaulatan dan kemaslahatan umat, oleh karenanya tak boleh menuruti keinginan teroris yang ingin memeras. Oleh karenanya tak boleh menuruti keinginan teroris yang ingin memeras," tegas anggota Komisi I DPR, Prananda Surya Paloh dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (11/4).
Menyangkut keselamatan para sandera, menurut Prananda banyak langkah diplomasi dan negosiasi bisa ditempuh tanpa harus menyerah pada tuntutan Abu Sayyaf. Termasuk soal pelibatan Umar Patek dalam negosiasi pembebasan sandera, itu hemat dia bisa dipertimbangkan.
"Soal remisi masa hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun, itu tak masalah, mengingat Umar Patek sejauh ini sudah memperlihatkan sikap deradikalisasi," terang putra dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Selain itu, menurut dia, keterlibatan Umar Patek dalam menyelamatkan 10 nyawa WNI yang disandera Abu Sayyaf juga layak diapresiasi. Itu merupakan bentuk konkrit pertaubatan dari kutub ekstrim radikal, di samping berbagai sikapnya di penjara yang sudah mengapresiasi semangat kebangsaan.
Jika memang Umar Patek dilibatkan dalam negosiasi, Nanda yakin Kementerian Luar Negeri RI dan berbagai pihak terkait sudah mempertimbangkan masak-masak.
Terkait perkembangan lapangan yang belum menentu, Nanda mengimbau semua pihak tak bermain spekulasi, dan terus menjaga suasana moril yang kondusif. Kekhawatiran berbagai pihak, utamanya keluarga, menurutnya sangatlah manusiawi dan bisa dipahami. Namun, atmosfer yang positif saat ini sangatlah penting guna mendukung ikhtiar pemerintah.
"Hope for the best, prepare for the worst. Kita harus tetap menjaga dukungan moril kepada pemerintah, sembari mempersiapkan segala kemungkinan," ujar legislator dari Dapil Sumatera Utara I tersebut.
[wid]
