Berita

Laode Syarif/net

Hukum

Inilah Cara KPK Tarik Aset Haram Dari Luar Negeri

RABU, 06 APRIL 2016 | 14:27 WIB | LAPORAN:

. Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengakui bahwa penyimpanan aset dari hasil pencucian uang atau korupsi di luar negeri masih sulit untuk dilacak. Hal tersebut bukan saja dirasakan oleh penegak hukum di Indonesia, tapi penegak hukum di negara lain juga mengalami hal yang sama.

Menurutnya penyimpanan aset harap di luar negeri menjadi salah satu modus yang digunakan koruptor untuk menghindari penyitaan aset oleh penegak hukum.

Meski sulit untuk dilacak, Laode menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan pendekatan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum di luar negeri. Tujuannya agar aset hasil pencucian uang dan korupsi yang dilarikan ke luar negeri bisa terlacak dan bisa dibawa kembali ke Indonesia.


"Jika jadi barang bukti, maka harus melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum di luar negeri," ujar Syarief kepada wartawan, Rabu (6/4).

Selain itu, menurut Syarief, kerja sama bisa dilakukan melalui agency di Indonesia dan agency di luar negeri, maupun melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Terkait dokumen hasil investigasi tentang kejahatan keuangan dunia yang bertajuk "Panama Papers", terbongkar ke publik. Syarif mengaku pihaknya akan mempelajari dokumen tersebut.

Diketahui, sejumlah nama WNI dan perusahaan asal Indonesia dimunculkan dalam Panama Papers "KPK mempelajari nama-nama yang ada di dokumen itu," jelas Syarif

Kemunculan Panama Papers telah mengguncang dunia internasional, termasuk Indonesia. Panama Papers merupakan dokumen yang disusun dan dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) pada Minggu kemarin (3/4).

Dokumen itu meliputi data transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detail perjanjian keuangan tersembunyi para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lai-lain.

Dalam dokumen ini, sejumlah nama besar di Indonesia ditemukan. Pun demikian dengan nama-nama sejumlah perusahaan. Bahkan, ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan. Selain itu, pada laman yang sama pun, muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom "Listed Addresses". [rus]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya