Berita

Manuver Bupati Puncak Selamat Dari Jeratan Korupsi

RABU, 06 APRIL 2016 | 13:47 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) dan markup pembelian pesawat Grand Karebo oleh Pemkab Puncak terancam mandek. Bupati Willem Wandik dituduh bermanuver agar dua kasus tersebut ditutup.

"Bupati Willem melarang dan mengancam PNS memberikan kesaksian kepada tim Kejaksaan Agung. Bila mereka hadir akan dicopot dari jabatannya," ujar Tim Pelajar Mahasiswa Peduli Pembangunan Puncak Papua (Tp-Mpppp), Kabupaten Puncak, Papua, Rooy Magy, kepada redaksi (Rabu, 6/4).

Akibat ancaman Bupati Willem  banyak PNS yang mengetahui kasus tersebut enggan memberikan keterangan kepada jaksa penyelidik.


"Sesuai laporan yang disampaikan Kasi Penyidikan Kejati Papua Nicolaus Nila, ada 13 saksi yang akan diperiksa tapi ternyata yang hadir hanya lima orang saksi," kata dia.

Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan menyeret Bupati Willem adalah kasus dana bansos senilai Rp 15 miliar tahun 2013 dan markup pengadaan pesawat Grand Karebo senilai Rp 146 miliar tahun 2015. Bupati Willem sendiri sudah dua kali dipanggil kejaksaan tetapi selalu mangkir.

Dikatakannya, Bupati Willem juga melakukan penekanan ke anggota DPRD Kabupaten Puncak dengan membentuk Tim Damai Bersatu Membangun Kabupaten Puncak. Tim mendatangi Kejagung untuk mendesak penghentian kasusnya.

Selain meminta agar kasus ditutup, Bupati Puncak dan Tim Damai Bersatu Membangun Puncak melobi partai politik serta pejabat lainnya di Provinsi Papua dan di Jakarta.

Tim berjumlah sekitar 42 orang, terdiri dari pimpinan, anggota DPRD dan PNS loyalis Willem. Dalam perjalanan ke Jakarta, mereka menggunakan dana APBD tahun 2016 sebagaimana bukti yang dimiliki berupa print out rekening koran.

"Kami sudah melaporkan ulah Bupati ke Kejagung pada Senin 21 Maret lalu. Kami meminta Jaksa Agung mengawasi kinerja Kepala Jampidsus dan segera memerintahkannya menindaklanjuti laporan kejahatan korupsi yang dilakukan Bupati," katanya.

Redaksi berupaya meminta klarifikasi kepada para pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Jawaban atas tuduhan akan disampaikan pada pemberitaan selanjutnya.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya