Berita

ilustrasi/net

Indonesia Harus Investigasi Dokumen Panama Papers

RABU, 06 APRIL 2016 | 00:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Panama Papers mengguncang dunia internasional, termasuk Indonesia. Panama Papers merupakan dokumen yang disusun dan dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ).

Dokumen ini meliputi data transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detail perjanjian keuangan tersembunyi para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lai-lain.

Dalam dokumen ini, sejumlah sejumlah nama besar di Indonesia ditemukan. Pun demikian dengan nama-nama sejumlah perusahaan. Bahkan, ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan.  Selain itu, pada laman yang sama pun, muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom "Listed Addresses".


Menurut Direktur Eksekutif Auklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo, kasus Panama Papers ini merupakan bagian dari perang intelijen dunia. Ada peperangan di antara negara-negara raksasa.

"Kepentingannya bukan semata terkait dengan persoalan da sistem keuangan global, tapi tantu saja ada motif politik di tengah geopolitik yang kian mengguncang. Khususnya juga terkait dengan kondisi di Suriah," kata Agung kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (5/4).

Namun demikian, Agung menegaskan, bahwa persoalan ini juga harus diinvestigasi oleh pemerintah Indonesia. Sebab nama-nama yang mucul merupakan nama-nama besar yang juga dikenal mempunya jaringan politik yang mengakar.

"Ini memang bukan isu populis di tengah rakyat. Namun bila nama-nama indovidu dan persuahaan asal Indonesia itu benar, ini merupakan skandal besar," demikian Agung. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya