Berita

hasto kristiyanto/net

Sekjen PDIP Heran Dengan Sikap SBY Yang Tak Mau Dikritik Publik

SELASA, 05 APRIL 2016 | 20:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kritik merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai demokrasi di Tanah Air. Karena itu cukup mengherankan bila ada elit partai politik yang tak mau menerima kritik dari masyarakat. Kritik juga diperlukan sebagai kontrol terhadap kekuasaan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang begitu besar oleh parpol ketika berada dalam kekuasaan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membuka pelatihan tim kampanye PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta (Selasa, 5/4).

Pernyataan Hasto ini terkait dengan perkataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwa Demokrat saat ini sedang fokus untuk berbenah diri. Untuk itu, SBY meminta agar partainya tidak diganggu dan diserang secara berlebihan. SBY pun memohon agar tak di-bully.


Hasto mengatakan, saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan, tidak pernah menolak kritik yang diberikan masyarakat. Ini karena baginya, berpolitik adalah tradisi membangun organisasi dengan merespons berbagai kritik.

"Sementara itu, di luar sana, ada pemimpin yang memohon agar partainya dijauhkan dari serangan kritik," kata Hasto.

Hasto menambahkan, kritik diperlukan untuk menjaga moralitas dan etika politik seorang politisi. Sepanjang, politisi bertingkah sesuai dengan ideologi keyakinan yang dianut partainya, kritik dapat menjadi realitas untuk menghidupkan demokrasi. Lebih-lebih, demokrasi tanpa kritik dan otokritik hanya membuat partai berdiri di menara gading kekuasaan.

Selain soal partai yang harus mau menerima kritik, Hasto juga menyinggung bagaimana pernyataan SBY yang seolah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mampu mengendalikan kinerja anak buahnya di Kabinet Kerja. "Kami hormati kritik Bapak SBY. Namun, perlu kami sampaikan bahwa cara berpolitik PDI Perjuangan adalah berpolitik terbuka," kata dia.

Menurut Hasto, politik panggung terbuka lebih memungkinkan perwujudan partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Sebab, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana silang pendapat terjadi antarmenteri dalam membahas kepentingan yang besar demi kemaslahatan masyarakat. Lebih jauh, Hasto menganggap, politik terbuka juga dapat menjadi gambaran bahwa PDI Perjuangan selama ini memang mengedepankan pola kerja kerakyatan daripada sekadar pencitraan.

"Politik panggung terbuka ini akan tetap jauh lebih baik daripada politik panggung tertutup, yang tampaknya santun, tetapi penuh dengan skenario korupsi dan manipulasi demokrasi melalui pemilu," demikian Hasto. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya