. Kritik merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai demokrasi di Tanah Air. Karena itu cukup mengherankan bila ada elit partai politik yang tak mau menerima kritik dari masyarakat. Kritik juga diperlukan sebagai kontrol terhadap kekuasaan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang begitu besar oleh parpol ketika berada dalam kekuasaan.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membuka
pelatihan tim kampanye PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta
(Selasa, 5/4).
Pernyataan Hasto ini terkait dengan perkataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwa Demokrat
saat ini sedang fokus untuk berbenah diri. Untuk itu, SBY meminta agar partainya tidak diganggu dan
diserang secara berlebihan. SBY pun memohon agar tak di-bully.
Hasto mengatakan, saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan, tidak pernah menolak kritik yang diberikan masyarakat. Ini karena baginya, berpolitik adalah tradisi membangun organisasi dengan merespons berbagai kritik.
"Sementara itu, di luar sana, ada pemimpin yang memohon agar partainya dijauhkan dari serangan kritik," kata Hasto.
Hasto menambahkan, kritik diperlukan untuk menjaga moralitas dan etika politik seorang politisi. Sepanjang, politisi bertingkah sesuai dengan ideologi keyakinan yang dianut partainya, kritik dapat menjadi realitas untuk menghidupkan demokrasi. Lebih-lebih, demokrasi tanpa kritik dan otokritik hanya membuat partai berdiri di menara gading kekuasaan.
Selain soal partai yang harus mau menerima kritik, Hasto juga menyinggung bagaimana pernyataan SBY yang seolah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mampu mengendalikan kinerja anak buahnya di Kabinet Kerja. "Kami hormati kritik Bapak SBY. Namun, perlu kami sampaikan bahwa cara berpolitik PDI Perjuangan adalah berpolitik terbuka," kata dia.
Menurut Hasto, politik panggung terbuka lebih memungkinkan perwujudan partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Sebab, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana silang pendapat terjadi antarmenteri dalam membahas kepentingan yang besar demi kemaslahatan masyarakat. Lebih jauh, Hasto menganggap, politik terbuka juga dapat menjadi gambaran bahwa PDI Perjuangan selama ini memang mengedepankan pola kerja kerakyatan daripada sekadar pencitraan.
"Politik panggung terbuka ini akan tetap jauh lebih baik daripada politik panggung tertutup, yang tampaknya santun, tetapi penuh dengan skenario korupsi dan manipulasi demokrasi melalui pemilu," demikian Hasto.
[ysa]
