KPK: Kasus Suap Agung Podomoro Land Termasuk "Grand Corruption"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait dugaan suap menyangkut rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi pesisir utara Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Pertama adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi (MSN) (penerima suap). Kedua, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (pemberi suap). Ketiga, TPT yang merupakan karyawan PT Agung Podomoro Land.

KPK menyatakan, kasus yang melibatkan tiga orang tersebut dapat dikategorikan "grand corruption" (korupsi besar).

"Kami berlima ingin menyasar korupsi besar yang melibatkan swasta. Dan satu lagi ini contoh paripurna di mana korporasi pengaruhi kebijakan publik," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4).

Menurutnya, kepentingan korporasi yang mendominasi pengambilan keputusan di tingkat pejabat negara semakin memperihatinkan.

"Bisa dibayangkan kalau semua kebijakan publik dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak, tetapi kepentingan korporasi tertentu," sesalnya.

"Kami berharap bahwa hal semacam ini tak terjadi lagi di Indonesia," katanya.

KPK juga meminta Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera menyerahkan diri agar langkah-langkah penegakan hukum bisa dilanjutkan. [ald]