Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan kilang pengolahan gas Blok Masela dibangun di darat (onshore) mengguncang keras kekuatan kelompok fundamentalis pasar (neolib) di pemerintahan yang saat ini jaringannya dipimpin Kuntoro Mangkusubroto.
Begitu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/3). Sebab, katanya, keputusan Jokowi tersebut bukan saja membuat Kuntoro cs harus mempertanggungjawabkan secara moril dan materil atas kegagalan offshore (di laut) yang mereka janjikan kepada Inpex/Shell, tapi juga bakal menggusur mereka dari pusat kekuasaan.
"Pilihan Presiden jelas dan lugas. Bukan perkara teknologi dan perhitungan keekonomian yang njelimet dan pasti mengundang perdebatan tiada habis-habisnya, tapi dasarnya logika dan akal sehat yang berbasis Konstitusi," kata Adhie.
"Setelah dua tahun memerintah, dengan kasus Blok Masela ini Presiden jadi lebih memahami bahwa untuk menjalankan logika dan akal sehat berbasis Konstitusi ternyata memerlukan energi besar dan kehati-hatian, karena kekuatan kaum fundamentalisme pasar di pemerintahan memang sangat kuat dan dominan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral," sambungnya.
Jaringan Kuntoro yang perbedaan garis politiknya terkuak lewat Blok Masela dan Freeport selain Menteri ESDM Sudirman Said adalah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Johan Budi yang menurut Adhie sebaga pendatang baru. Keberpihakan Johan Budi dalam jaringan Kuntoro terkuak ketika atas nama staf khusus Komunikasi (sejumlah media menyebutnya Jubir Presden), dia membantah pernyataan Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli yang menyatakan pemerintah cenderung memilih Blok Masela dikelola di darat.
Menurut Adhie Massardi yang juga Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Presiden Jokowi niscaya akan menggunakan momentum Blok Masela untuk membersihkan pemerintahan (kabinet dan lingkar dalam Istana) dari kaum neolib, yang nyaris menjerumuskannya ke skandal pelanggaran konstitusi berat dan tindak pidana korupsi.
"Masih hangat dalam ingatan, atas desakan MenESDM Sudirman Said Cs, Presiden nyaris menandatangani perpanjangan kontrak PT Freeport secara melawan hukum, membangun storage BBM sia-sia yang akan merugikan kocek Pertamina 2,4 miliar dolar AS," katanya.
"Semua itu berhasil digagalkan dengan konsekuensi adanya kegaduhan politik. Termasuk pembatalan pipanisasi BBM Pertamina di Jawa seharga 5,3 miliar dolar AS yang akan mematikan bisnis jasa angkutan tangki swasta, pungutan ilegal BBM Rp 200/liter (kali 40 juta kiloliter/tahun) yang akan dijadikan ladang korupsi ala dana non-budgeter di masa Orde Baru," tukas Adhie.
[dem]
