Komisi I DPR mendukung langkah pemerintah melayangkan nota diplomatik berisi protes ke pemerintah China.
Nota protes yang dilayangkan Menlu RI, Retno Marsudi, berkaitan dengan kasus pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan China dan armada coastguard negara mereka. (Baca: Menteri Susi: Pemerintah China Intervensi Penegakan Hukum Di Indonesia)
"Kasus ini merupakan pelanggaran serius. Dan langkah pemerintah tersebut kita dukung," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (22/1).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, semestinya pihak Tiongkok menjaga bangunan kepercayaan dengan Indonesia.
Dia menegaskan, insiden pelanggaran batas wilayah di Perairan Natuna bisa menggoyahkan pondasi kepercayaan kedua negara yang sedang dibangun.
"Pemerintah Tiongkok harus sungguh-sungguh merespons nota protes Indonesia ini. Jika tidak, Tiongkok akan bisa kehilangan teman dalam peran yang sedang dikembangkannya di kawasan ini," demikian Mahfudz.
Nota protes pemerintah Indonesia berisi tiga hal. Pertama, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen yang dilakukan kapal keamanan laut China .
Kedua, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen.
Ketiga, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut China.
Pemerintah RI juga menyampaikan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang bersengketa atas konflik yang ada di Laut China Selatan.
[ald]
