Ini Catatan KPK Sebelum Jokowi "Selamatkan" Hambalang

Meski proyeknya sempat bermasalah di masa lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo berniat melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

Sikap KPK itu disampaikan Wakil Ketuanya, Saut Situmorang. Menurutnya, pemerintah memiliki anggaran, keahlian dan teknologi untuk memprediksi apakah P3SON bisa dilanjutkan atau tidak. Ia menyebut salah satu kendala adalah kontur tanah yang labil sehinggga mudah longsor.

"Enggak masalah dilanjutkan. Kita punya dana, punya keahlian dan teknologi. Yang tidak kita punya di masa lalu adalah rasa anti korupsi," ungkapnya melalui pesan singkat, Senin (21/3).

Tapi Saut menyarankan sebelum proyek tersebut dilanjutkan, pemerintah mesti menghitung kembali total ongkos melanjutkan proyek dengan mengedepankan moral anti korupsi. Sebab kerugian negara di proyek Hambalang itu telah mencapai lebih dari Rp 463 miliar.

"Ini upaya sistematis namanya," tutup Saut

Marak diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin "menyelamatkan" proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena kasus korupsi.

Sebelum dilanjutkan, presiden memerintahkan tiga hal. Pertama meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Kedua, presiden akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Ketiga, presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum. [ald]