Dugaan pengelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar dalam kasus korupsi lahan RS Sumber Waras makin menjadi perhatian publik.
Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan itu.
Hari ini, kelompok pengunjuk rasa dari Front Rakyat Jakarta, menuntut KPK bekerja profesional menangani kasus itu.
"Kami minta KPK jangan loyo. Ada korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliaran rupiah. Kenapa KPK diam saja sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan sudah menyatakan ada kerugian negara," terang koordinator aksi, Suparman Syah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/3).
Adalah aneh jika KPK seolah tidak bernyali menuntaskan kasus ini dan terkesan mengulur-ulur waktu. Padahal biasanya KPK cepat bekerja setelah mendapatkan laporan dari BPK.
Sementara itu, pengamat anggaran politik yang menjabat Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai KPK mulai melukai publik.
"KPK sudah mulai kurang ajar sama publik," lontar Uchok dalam keterangan persnya.
Menurut dia, seharusnya hasil audit BPK layak masuk penyidikan di KPK.
Sikap KPK kali ini sangat beda dengan saat menangani perkara korupsi Ratu Atut (mantan Gubernur Banten), di mana data sumir langsung direspons dengan tindakan cepat.
"Kasus Sumber Waras ini sudah terang, data sudah matang, KPK malah takut," ucapnya.
[ald]
