. Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Irjen Polisi Tito Karnavian sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3). Bersamaan Tito, Jokowi juga mengambil sumpah Laksda TNI Arie Soedewo sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Usai diambil sumpahnya sebagai Kepala BNPT, Tito yang telah menangani terorisme sejak tahun 1999 merasa optimis menjalankan tugasnya.
"Saya sangat senang kembali ke habitat saya dalam penanggulangan terorisme. Seperti kembali ke rumah sendiri," ujar mantan Kepala Densus 88 Mabes Polri ini kepada wartawan.
Tito menjelaskan bahwa dalam penanggulangan terorisme ada tiga tahapan, yaitu pencegahan, penegakan hukum atau penindakan, dan yang terakhir rehabilitasi paska penangkapan atau paska penegakan hukum.
Ia menilai, domain utama BNPT adalah pada pencegahan dan rehabilitasi. Ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak, sehingga perlu ada koordinasi karena tidak bisa satu instansi, bahkan tidak cukup dengan Pemerintah, harus juga dengan lembaga non-pemerintah termasuk civil society.
"Itulah tugas saya nanti. Konsep saya punya," kata Tito yang mengakui bahwa kunci utamanya adalah bagaimana bisa meyakinkan semua stakeholder untuk duduk bersama membuat program-program yang lebih konseptual dan sistematis.
Sementara untuk tahap penegakan hukum, core bisnis utamanya adalah dari lembaga bidang penegakan hukum seperti kepolisian, dan kejaksaan. Dan harus didukung oleh intelijen, bagaimana mensinkronkan komunitas intelijen, mulai dari BIN, BAIS, Kepolisisan, dan lain-lain, untuk bersama-sama sehingga analisisnya akan lebih tajam dan lebih akurat.
Tito mengakui bahwa proses rehabilitasi sekarang ini kurang bagus. Ia memberi contoh ketika masih menangani operasi kamp militer di Jantho, Aceh, tokoh-tokohnya semua merencanakan di dalam LP Cipinang saat itu.
"Ada Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurrahman, Iwan Darmawan (Rois), semua ada di situ, Dulmatin pun datang ke situ. Kasus bom Thamrin juga temuan dari teman-teman di Densus, justru direncanakannya di Nusa Kambangan," kata Tito seraya mengingatkan pentingnya penanganan rehabilitasi paska penegakan hukum.
Selama di penjara, Tito melanjutkan, harus ada kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk bagaimana melakukan treatment kepada mereka agar mereka tidak melakukan aksinya lagi, atau mereka tidak mempengaruhi, atau setelah dilepas mereka tidak kembali kepada jaringannya. Itu yang paling utama.
Tito juga menambahkan bahwa dalam proses rehabilitasi, harus bisa memahami motifnya, memahami peran dia dalam jaringan. Karena dalam jaringan ini ada yang namanya layer system. Hard core (kelompok inti) itu sangat radikal. Kemudian ada kelompok operatif, kurang radikal. Kelompok pendukung (suporter), kurang radikal lagi. Yang paling luar namanya simpatisan.
"Kita harus bedakan treatment antara satu lapisan ke lapisan lainnya, jangan dijadikan satu," tukasnya seperti dilansir dari laman setkab.go.id.
[rus]
