Menteri Yohana Berbagi Pengalamam Dalam Sidang Komisi Status Perempuan Di PBB

. Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera merealisasikan solidaritas perempuan ke dalam aksi nyata, termasuk bagi perempuan yang berada dalam situasi kemanusiaan dan konflik seperti perempuan Palestina.

"Perlu juga kerja sama dan kemitraan masyarakat internasional, baik pemerintah maupun aktor lainnya seperti LSM, akademisi, sektor swasta," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, pada sidang tahunan Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) ke-60 yang berlangsung di Markas Besar PBB New York (Selasa, 15/3).

Dalam kesempatan ini, Yohana Susana Yembise juga berbagi pengalaman dan capaian Indonesia terkait pemberdayaan perempuan di berbagai sektor yang telah diapresiasi masyarakat internasional.

Menurut pernyataan Menteri Yohana, di bidang pengentasan kemiskinan misalnya disampaikan bahwa integrasi isu perempuan dan perspektif gender dalam UU 6/2014 tentang Desa bertujuan agar laki-laki dan perempuan memiliki akses setara dan memperoleh manfaat dari pembangunan pedesaan.

Di bidang pendidikan, wajib belajar 12 tahun selain mendorong akses anak perempuan dalam pendidikan, juga dapat berkontribusi bagi penurunan angka pernikahan dini.
"Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan institusi HAM nasional penting bagi terlaksananya kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan terhadap korban," ungkap Yohana


Sementara itu, sebagaimana keterangan tertulis kepada redaksi, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa menyebut bahwa penyampaian dukungan kepada perempuan Palestina adalah salah satu wujud konsistensi Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sejalan dengan hasil penyelenggaraan KTT OKI di Jakarta baru-baru ini, dan kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Yordania pekan lalu untuk mengangkat Konsul Kehormatan RI di Ramallah.

CSW merupakan forum utama antar pemerintah di PBB bagi upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW ke-60 yang bertemakan pemberdayaan perempuan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dihadiri delegasi Indonesia antara lain Wakil Ketua DPD, GKR Hemas dan anggota DPD, perwakilan daerah, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan masyarakat madani. [ysa]