KPK Segera Jemput Paksa Anggota DPR Budi Supriyanto

Tersangka kasus suap dalam proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Budi Supriyanto kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi X DPR RI itu akan diperiksa mengenai aliran dana sekitar SGD 305 ribu dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Diduga uang tersebut dimaksud agar perusahaan Abdul Khoir mendapatkan proyek pembangunan jalan. Proyek diduga berasal dari pos dana aspirasi Budi yang sempat duduk di Komisi V. Namun, dalam panggilan kedua, politisi Partai Golkar itu tidak datang.

"Sampai sore tadi yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan," ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (14/3).

Yuyuk tidak menampik jika Budi bisa dijemput paksa oleh penyidik. Terlebih, panggilan pemeriksaannya sebagai tersangka juga tidak diindahkan.

"Sesuai dengan ketentuan undang-undang akan seperti itu (jemput paksa) karena ini sudah panggilan kedua dan tanpa keterangan," jelas Yuyuk.

Hari ini merupakan panggilan kedua untuk Budi setelah sebelumnya dia absen dari pangilan pertama pada Kamis lalu (10/3).

Budi mangkir dari panggilan pertama dengan alasan sakit. Namun, keterangan tersebut tidak langsung diyakini oleh KPK. Setelah diteliti, terdapat ketidakjelasan dalam surat sakit yang dikirimkan Budi kepada penyidik KPK. Dalam surat tersebut tidak disebutkan diagnosis atas penyakit yang dialami Budi.

Budi merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap anggota DPR terkait proyek di Kementerian PUPR. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan tangkap tangan di beberapa tempat pada 13 Januari lalu. KPK menangkap empat orang termasuk anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, dua stafnya bernama Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini, serta Abdul Khoir. Keempatnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. [wah]