Ada Buktinya, Sudirman Said Tidak Pernah Jalankan Peraturan Presiden

Aneh tapi nyata. Pembahasan pengembangan Blok Masela diwarnai silang pendapat sengit antara Kemenko Maritim dan Sumber Daya dengan kementerian teknis di bawah kooordinasinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun, hal itu akan jadi wajar jika publik tahu bahwa Kementerian ESDM tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan pihak Kemenko Maritim yang dipimpin Rizal Ramli. Menteri ESDM, Sudirman Said, pun tidak pernah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

Padahal, Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatur bahwa Kemenko Maritim bertugas mengkoordinasikan empat kementerian, yang pertama diantaranya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terungkap pula bahwa perilaku Sudirman Said itu sudah dimulai sejak Rizal Ramli dilantik Presiden. Sudirman tidak hadir dalam serah terima jabatan dari Menko Maritim lama, Indroyono Soesilo, kepada Rizal Ramli.

Pihak Kemenko Maritim dan Sumber Daya memiliki bukti valid yang menunjukkan Kementerian ESDM tidak pernah berkoordinasi dengan pihaknya dalam banyak kebijakan di bidang sumber daya. Misalnya, dalam pembahasan Blok Masela. Dari sekian banyak rapat yang digelar pihak Kemenko Maritim, tidak sekalipun perwakilan Kementerian ESDM hadir.

"Ada dokumen rapatnya kok kalau mau dicek. Sejak sertijab Menko memang (Menteri ESDM) tidak pernah hadir. Kita juga tidak tahu alasannya apa," ujar Tenaga Ahli Menko Maritim dan Sumber Daya Bidang Penyelaras Media, Arief Gunawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).

Sedangkan tenaga ahli lain di Kemenko Maritim, Haposan Napitupulu, menegaskan, seharusnya terjadi koordinasi antara menteri koordinator dengan bawahannya.

"Kan sesuai Perpres kami membawahi ESDM. Datanglah berkoordinasi, ini bisa diselesaikan dengan baik. Kami memang mengkoordinir ESDM," ucap Haposan. [ald]