Berita

PBNU: Negara Harus Ajak Warga Perangi Paham Radikal Secara Sistematis

SABTU, 05 MARET 2016 | 17:51 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) siap menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memerangi ancaman radikalisme di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua PBNU Nusron Wahid. Dan PBNU juga, sambung Nusron, berharap langkah tegas dan sistematis negara dalam mengajak kelompok masyarakat dalam upaya mencegah dan memerangi paham-paham yang mengarah pada tindakan teror dengan mengatasnamakan agama.

"Radikalisme adalah persoalan serius. Ini ancaman yang merusak kebangsaan dan mencoreng agama Islam yang seharusnya dipahami dan diamalkan sebagai rahmatan lil 'alamin," kata Nusron dalam acara Dialog Deradikalisasi-Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia, di Pendopo Bupati Karanganyar (Sabtu, 5/3)‎.

‎‎Acara tersebut digelar dalam rangka Silaturahim Ulama se-Eks Karesidenan Surakarta serta Pelantikan Pengurus Cabang NU dan GP Ansor Cabang Kabupaten Karanganyar Periode 2015-2020, di Pendopo Bupati Karanganyar. Hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Rais Aam KH Miftahul Akhyar, KH Ubaidillah Shodaqoh, dan Ketua Khatib Syuriah PBNU Yahya C Staquf.

Menurut Nusron, saat ini generasi muda banyak yang mulai diracuni dengan paham keagamaan yang radikal, dan mereka berkeyakinan bahwa membunuh adalah bagian dari jihad. Mereka juga sangat merusak kebhinekaan bangsa ini karena begitu mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham atau sealiran.

"Sekarang Presiden Jokowi terus menggencarkan upaya deradikalisasi, Menko Polhumak Pak Luhut juga terus menggalang elompok-kelompok masyarakat agar berperan aktif dalam bahu membahu dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang yang sifatnya menjadi ancaman dan dicurigai bisa mengarah tindakan teror. Langkah dan upaya itu harus terus dilakukan secara sistematis, tegas, sehingga bisa menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat," ungkap mantan Ketua Umum GP Ansor ini.

Dalam kesempatan sama, KH Miftakhul Akhyar mengungkapkan, mereka yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan perusakan dan tindakan teror sejatinya telah berlaku anti Islam.

Sementara itu, Menko Polhukam dalam sambutannya menyatakan, PBNU dan Ansor sebagai kekuatan besar Islam di Indonesia harus terus menerus melakukan suatu upaya bahwa Islam harus menonjolkan perdamaian.

Terkait ancaman terorosme dan paham radikalis seperti ISIS, Luhut menyebut sejumlah tokoh yang patut diwaspadai lantaran terafiliasi gerakan pro negara Islam Irak-Suriah. Mengingat bahayanya ancaman tersebut, Luhut berharap semua pihak ikut mengambil langkah pencegahan teror.

"Kalau masyarakat, lurah, camat, kepala desa saling memberi informasi, apalagi bekerjasama dengan intelijen, maka aksi radikalisme dan terorisme akan bisa secepatnya dicegah," demikian luhut. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya