Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membahas berbagai permasalahan seperti pelaksanaan Pilkada serentak 2017 dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam membuka rapat dengan mengatakan bahwa DPD sebagai representasi daerah mendukung adanya pemekaran daerah. DPD pun setuju dengan sikap pemerintah melakukan seleksi bertahap terhadap usulan DOB berdasarkan kajian administrasi, prosedur, dan teknis.
"Masalah pemekaran itu dalam dalam rangka nation building atau membangun bangsa," ujarnya di Ruang Komite I DPD, komplek parlemen, Jakarta, Rabu (2/3)
Mantan politisi PPP ini menambahkan Komite I DPD menerima banyak aspirasi dari daerah terutama mengenai usulan pemekaran daerah. Setiap daerah yang menginginkan pemekaran, mekanismenya harus melalui DPD terlebih dahulu, setelah itu jika memenuhi seluruh persyaratan DPD akan mendorong kepada DPR dan pemerintah.
Senada dengan Muqowam, senator asal Papua Barat Jacob Esau mengutarakan aspirasi dari masyarakat Papua Barat yang meminta pembentukan DOB.
"Salah satu solusi untuk kesejahteraan di Papua Barat adalah pemekaran. Jadi tolong segerakan," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani dan beberapa senator DPD juga membawa aspirasi dari dapilnya minta agar DOB di daerah disegerakan.
"Saya minta penjelasan mengenai 132 DOB dan yang 199 yang masuk ke Kemendagri. Siapa saja tolong beritahukan kepada kami," beber senator asal Sulawesi Utara tersebut.
Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri mengatakan, usulan DOB yang masuk ke pemerintah hingga hari ini sudah melampaui perkiraan maksimum hingga 2025. Sebanyak 21 daerah ingin dimekarkan menjadi provinsi, 192 daerah ingin dimekarkan menjadi kabupaten, dan 49 daerah sebagai kota. Dari 87 usulan DOB yang sudah memiliki surat presiden ditambah satu DOB yang tertunda pengesahannya yakni Kota Raha.
Menurutnya, Kemendagri tengah mengupayakan penyelesaian harmonisasi karena 88 DOB itu merupakan prioritas yang akan dimekarkan.
"Sekarang saja ada 132 DOB yang lengkap persyaratannya. Yang tidak lengkap total mencapai 199, termasuk beberapa daerah yang ingin peningkatan status, salah satunya Provinsi Maluku Utara yang berharap untuk pindah ibu kota dari Kota Ternate ke Kecamatan Sofifi," jelas Tjahjo.
Di samping itu, rapat kerja Komite I dengan Mendagri juga membahas mengenai permasalahan Pilkada Serentak 2015, kewenangan KPU bawaslu, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang mengenai Tata Ruang dan permasalahan KTP elektronik (E-Ktp) yang tak kunjung usai.
[wah]
