Bos Asosiasi Pengusaha Hiburan DKI Sentil Ahok

Basuki Tjahaja Purnama seharusnya tidak menyudutkan salah satu hotel dan tempat hiburan malam, seperti Alexis dan Malioboro yang diduga menyediakan praktik prostitusi. Sebagai Gubernur DKI, tingkahnya terkesan diskriminatif dalam kasus penertiban prostitusi.

"Itu tidak sehat, kemungkinan besar ada persaingan bisnis dari pihak-pihak tertentu. Kalau mau periksa semua hotel. Jadi jangan sebut satu saja," tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan DKI, Anhar Nasution saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/2).

Dia juga menilai pernyataan Ahok itu sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Soalnya, di DKI Jakarta saja, setidaknya terdapat 247 griya pijat, 80 diskotek, 16 kelab malam, 7 tempat mandi uap, 14 spa, 267 karaoke, 174 live music, dan 39 lokasi pijat reflek.

"Kalau Ahok ingin serius memberantas prostitusi, seluruh lokasi tempat hiburan tersebut ikut diperiksa," sambung Anhar.

Dia tekankan, Kalijodo yang menjadi awal pemicu mencuatnya isu prostitusi berbeda dengan masalah tempat hiburan malam dan hotel di Jakarta. Apalagi, semua tempat hiburan dan hotel di Jakarta memiliki izin yang resmi, bukan seperti Kalijodo yang berdiri di jalur hijau.

"Saya katakan, prostitusi sudah ada sejak dunia ini terbentang, kalau mau jujur dan tidak munafik semua hotel dan tempat hiburan itu ada, jangan mengkotak-kotakkan," katanya.

"Mari kita selesaikan secara komperhensif, cari solusinya, dan mencari jalan keluarnya. Jangan karena kepentingan politik langsung melakukan penutupan kan tidak baik juga itu," sambung Anhar menambahkan. [sam]