Saat ini, Indonesia berada di urutan sembilan dunia untuk kategori negara yang memiliki aliran dana geÂlap (illicitfinancial flow). Jumlah rata-rata aliran dana gelap ini mencapai 18 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 200 triliun per tahun. Pemerintah dinilai kurang serius mengatasi masalah tersebut.
Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro menuturkan, aliran dana gelap tersebut bersumber dari banyak hal. Di antaranya transaksi ilegal, penghindaran pajak, bea masuk, pertambahan nilai, dan lain-lain. "Termasuk juga transfer dana korupsi ke bank luar negeri, pencucian uang, dan perdaganÂgan barang-barang terlarang," katanya di Jakarta.
Pihaknya mencatat, secara global akumulasi aliran dana gelap di Asia juga masih yang terbesar di dunia atau sekitar 38,8 persen. Diperkirakan, negÂara-negara berkembang kehilanÂgan dana senilai US$ 7,8 triliun selama periode 2004-2013.
Aliran dana yang tidak sah tersebut berpengaruh langsung terhadap kondisi fiskal dan moneter dalam negeri. Selain peneriÂmaan negara melalui pajak yang menguap, likuiditas keuangan pun dapat tersedot. "Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian modal untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan layanan publik," ujarnya.
Setyo menerangkan, selama ini dana gelap dari Indonesia palÂing banyak mengalir ke Singapura dan China. Hal tersebut lantaran banyaknya transaksi perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut. "Banyak perusahaan kita yang punya kantor di sana tapi muncul perÂsoalan karena menyembunyikan pajak," katanya.
Khusus untuk Singapura, Indonesia kesulitan mengakses aliran dana ke sana karena sistemnya yang tertutup.
Meski jumlahnya sangat beÂsar, Setyo menilai fenomena ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. "Aliran dana gelap sudah menjadi fenomena gunung es. Di dunia, fenomena ini sudah menjadi konsen yang luar biasa, tapi di Indonesia, peÂmerintah kurang aware terhadap hal ini," kritiknya.
Untuk menekan aliran dana gelap tersebut, pihaknya mengusulkan agar pemerintah melakukan penguatan sistem laporan transaksi supaya pajaknya dapat dilihat secara transÂparan. Terutama dalam sektor yang didominasi dengan kegiatan ilegal, seperti eksploitasi sumber daya alam. "Bisa juga diterapkan pada sektor jasa dan lainnya yang berpotensi mengandung transaksi ilegal," imbuhnya.
Research Associate Perkumpulan Prakarsa, Fachru Nafrian, menambahkan aliran dana ilegal tersebut berdampak besar bagi likuiditas pasar keuangan yang dipengaruhi suku bunga dan nilai tukar. "Aliran dana ilegal ini tanggung jawab BI karena mempengaruhi likuiditas pasar. BIharus turunkan suku bungÂanya," katanya.
Dia menyebutkan, tingginya tingkat suku bunga di Indonesia menjadikan pemilik dana beraÂlih dan memilih negara dengan tingkat bunga yang ditawarkan negara lain, seperti Singapura dengan tingkat bunga yang keÂcil. Fachru mengusulkan agar otoritas moneter kembali meÂnekan tingkat bunga serendah-rendahnya.
Fachru juga meminta BItak takut menerapkan suku bunga rendah karena takut memberikan gejolak yang dalam pada mata uang rupiah. Apalagi selama ini, kebijakan suku bunga tinggi dinilai untuk menjaga stabilitas rupiah.
"Namun, yang terjadi kemarin-kemarin dengan tingkat bunga yang tinggi tak membuat posisi rupiah aman, malah terÂsungkur. Sementara, yang pasti dengan tingkat bunga rendah secara otomatis akan menggerakÂkan sektor riil selain menjadi daya tarik untuk orang menaruh dana di Indonesia," paparnya. ***
