Komisi I DPR menyatakan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
"Munculnya kasus-kasus hukum berkaitan dengan pelaku dan perilaku LGBT makin menyentakkan kesadaran masyarakat luas akan ancaman dan bahaya LGBT," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Jakarta, Minggu (21/2).
Menurutnya, kasus terbaru menimpa penyanyi SJ dan presenter IB yang diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis.
"Jika mencermati indikator-indikator yang melingkupi fenomena ini, saya berpendapat bahwa Indonesia mulai memasuki tahap darurat bahaya LGBT," jelas Mahfudz.
Dia menjelaskan, indikator Indonesia darurat LGBT seperti kelompok itu menyeruak pelaku, perilaku dan penyebarannya di kalangan figur publik, khususnya artis.
Tidak dapat dipungkiri bahwa figur publik seringkali menjadi contoh atau role model bagi peniruan perilaku di kalangan penggemarnya.
Kedua, menurut Mahfudz, pelaku dan perilaku LGBT di kalangan figur publik secara langsung atau tidak langsung disebarluaskan secara massif oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sendiri selama Februari 2016 sudah mengeluarkan sekitar enam sanksi teguran terhadap program-program televisi yang dianggap mempromosikan perilaku LGBT.
"Bayangkan jika setiap hari ada beberapa televisi menampilkan pelaku dan perilaku LGBT dalam programnya, maka berapa juta masyarakat Indonesia yang terterpa pesan langsung dan tidak langsung tentang LGBT," ujar Mahfudz.
Ketiga, pelaku LGBT juga membangun kesadaran kelompok dan melakukan upaya bersama untuk memperjuangkan pembenaran, eksistensi sampai pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku menyimpangnya.
Keempat, bersamaan dengan indikator ketiga juga muncul pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan baik perorangan maupun kelembagaan.
"Ada akademisi yang nyaring bersuara membela LGBT. Ada LSM yang giat melakukan advokasi," tukasnya.
Bahkan, ada perusahaan-perusahaan multinasional yang ikut mempromosikan LGBT. Dimungkinkan juga adanya lembaga-lembaga donor dari luar negeri yang ikut membiayai kampanye pengakuan hak bagi pelaku dan perilaku LGBT di Indonesia.
Kelima, kampanye viral melalui media sosial saat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku dan pendukung LGBT untuk menyebarluaskan paham, menggalang dukungan dan juga menjaring pengikut baru di tengah tidak ada regulasi yang secara efektif mampu mengawasinya.
Keenam, sistem hukum Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangannya, belum secara tegas dan jelas mengatur tentang pelaku dan perilaku LGBT ini. Rusia, Singapura dan Filipina, misalnya, sudah punya perundang-undangan yang jelas dan tegas tentang pelarangan LGBT.
Mahfudz mencatat, hal ketujuh adalah kalangan kedokteran, psikolog dan psikiater sudah secara jelas menyatakan bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan orientasi dan perilaku seksual yang bersifat menular.
Dia menambahkan, penularan LGBT bisa menyerang siapa saja, tidak peduli usia dan latarbelakang mereka. Sehingga kalangan agamawan dari semua agama pun sudah jelas mengharamkannya.
Kedelapan, sampai hari ini pemerintah belum ada kebijakan dan sikap yang jelas dan tegas tentang LGBT dalam konteks bahaya dan ancaman terhadap masa depan bangsa, dan hal kesembilan memperlihatkan kampanyenya di Indonesia mengacu kesuksesan kaum LGBT di beberapa negara Eropa yang mendapatkan hak pengakuan hukum.
Dengan memperhatikan indikator- indikator tersebut, maka sangat beralasan menilai bahwa Indonesia sedang memasuki darurat bahaya LGBT.
Untuk itu, pemerintah, DPR dan semua komponen masyarakat sudah semestinya memiliki kesadaran kolektif untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini.
"Lebih khusus lagi media massa, media penyiaran dan media sosial harus mawas diri agar tidak menjadi agen penyebarluasan pelaku dan perilaku LGBT," pungkas Mahfudz.
[wah]
