Berita

retno marsudi/net

Politik

Seharusnya Menlu Ikut Bersuara Soal Ketidakadilan Investor Asing

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | 17:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Reshuffle Kabinet Kerja layak dilakukan untuk kedua kalinya mengingat kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini berada pada kondisi mengkhawatirkan.

Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Pemuda Alumni Lemhannas, Mukhlis Ramlan. Salah satu menteri yang mendapat catatan khusus darinya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi.

Menurut dia, Menlu punya posisi strategis dalam menjaga martabat serta wibawa bangsa di mata internasional. Menlu bisa menjaga tegaknya harga diri bangsa di hadapan negara sahabat, dan menjadi pemberi masukan bagi presiden bagi kebijakan luar negeri Indonesia.


Namun, Pemuda Lemhannas memberi catatan atas kinerja Menlu Retno selama ini. Misalnya, seharusnya Menlu memprotes keras Singapura yang setiap hari mencuri tanah Kepulauan Riau untuk perluasan wilayah negaranya. Selain itu, Menlu juga kurang berupaya maksimal agar jangan ada lagi anak bangsa yang tewas di negara asing akibat konflik. Dan seharusnya pula Menlu memperkuat peran meredam konflik di Timur Tengah.

"Soal Freeport, Menlu menghilang. Sementara 70 persen sumber daya alam kita dikuasai asing. Seharusnya Menlu bersuara lantang di dunia internasional karena ketidakadilan asing harus dilawan," kata Mukhlis dalam keterangan persnya, Kamis (18/2).

Dia memandang Menlu Retno bersama kementerian lain tidak merasa wajib menegosiasikan ulang investasi asing dengan negara-negara yang telah puluhan tahun menanamkan modal di Indonesia.

"Investasi asing berbanding terbalik dengan kondisi rakyat kita saat ini. Negara maju hidup dan kaya dari menghisap kekayaan alam kita, tetapi rakyat Indonesia terus terpuruk dan menderita. Mana peran Menlu dan para menteri lainnya?" ungkap dia.

Mukhlis mengatakan, organisasinya berani merekomendasikan nama aktivis pemuda Sandy P. Mahura sebagai calon pengganti Retno Marsudi di pos Menlu. Sandy, sebutnya, sudah membangun komunikasi politik internasional dengan beberapa Dubes negara sahabat, serta menjadi inisiator berdirinya Istana Negara di Pulau Morotai, Maluku Utara. Ia jadi representasi kaum muda dari timur Indonesia.

Ia berharap masukannya ini diperhatikan presiden dalam bersikap terkait calon pengganti pejabat Menlu. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya