Berita

bambang soesatyo/net

Hukum

Komisi III Prihatin Orang MA Ditangkap KPK

MINGGU, 14 FEBRUARI 2016 | 10:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi III DPR prihatin dengan kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Kasubdit Kasasi Perdata dan Tata Laksana Perkara Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna, tetapi juga harus mengapresiasi KPK yang tetap sigap sehingga operasi tangkap tangan (OTT) itu membuahkan hasil.
 
Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, hasil OTT KPK terbaru itu diharapkan semakin menumbuhkan efek jera, baik bagi pelaku maupun oknum PNS penerima gratifikasi. Sebaliknya, hasil OTT KPK itu juga memaksa MA untuk lebih fokus dan konsisten melakukan pembenahan internal.
 
Seperti diketahui, jelang Jumat (12/2) tengah malam, KPK mengamankan sejumlah orang di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kasubdit Kasasi Perdata dan Tata Laksana Perkara MA dan seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, IS atau Ichsan Suwaidi, serta ALE atau Awang Lazuardi Embat seorang pengacara.
 

 
Merespons hasil OTT KPK itu, Bambang menjelaskan pimpinan MA perlu melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui kemungkinan oknum MA lainnya terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi itu. Sebab, hasil OTT KPK itu memperlihatkan jumlah uang suap yang cukup besar.
 
"KPK mengamankan uang suap Rp 400 juta dan uang lainnya dalam satu koper terpisah yang jumlahnya belum diketahui. Dari besaran jumlahnya, uang suap itu diperkirakan bukan untuk jatah satu orang, melainkan beberapa orang. Jumlah itu disediakan untuk jasa atau biaya menunda salinan putusan kasasi MA," ungkap politisi Golkar ini kepada redaksi, Minggu (14/2).
 
Bambang menambahkan, kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum pegawai MA itu semakin mempersulit upaya memperbaiki citra lembaga peradilan. Sebab, hasil OTT KPK itu membuktikan bahwa praktik jual beli perkara masih marak. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya