Berita

foto :net

Nusantara

Hapus Premium, Dewan Kritik Ahok Menyakiti Hati Rakyat

RABU, 03 FEBRUARI 2016 | 12:52 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufiq secara lantang menolak kebijakan larangan penjualan premium di wilayah ibukota.

"Itu kebijakan yang bakal menyakiti hati rakyat dan mereka pasti akan marah, saya ga setuju," kata Taufik ketika dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Taufik menegaskan, premium masih dibutuhkan warga Jakarta, terutama kalangan menengah ke bahwa yang bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) murah.


"Kalau premium tidak diperdagangkan di Jakarta, rakyat miskin makin sengsara. Ahok jangan punya pemikiran yang aneh-aneh," kritik ketua DPD Gerindra DKI tersebut.

Kebijakan itu ditegaskannya tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan di wilayah Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi tidak berkurang.

"Karena sarana transportasi massal di Jakarta masih jauh dari harapan," pungkasnya.

Ia yakin rencana Ahok yang ingin menghapus premium tidak akan disetujui anggota dewan lainnya.

"Saya pastikan, teman-teman dewan tidak ada yang setuju dengan pemikiran Ahok menghapus peredaran premium di Jakarta," tutupnya.

Seperti diberitakan, Ahok ingin penjualan BBM jenis premium dihentikan. Alasannya, subsidi dari pemerintah yang terus dibebebankan kepada bahan bakar minyak (BBM) tersebut.

"Tidak tepat subsidi diberikan ke minyak. Lebih baik subsidi kendaraan transportasi umum. Toh sekarang lagi turun harganya," katanya.[wid]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya