Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di Indonesia, menyusul bentrokan antara anggota Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) pada Sabtu kemarin di Medan.
Sebab, sejauh ini keberadaan para anggota OKP tersebut lebih banyak memunculkan persoalan dibanding manfaat ditengah masyarakat.
"Sampai saat ini publik belum pernah merasakan manfaat kehadiran dari OKP ini," tegas anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan seperti dilansir MedanBagus.Com, Senin (1/2).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kehadiran OKP saat ini lebih terlihat sebagai organisasi tempat bernaung para preman yang justru menjadikan masyarakat sebagai "sapi perahan".
Hal ini terlihat dari tindak tanduk para anggota OKP yang selalu muncul untuk melakukan kutipan liar kepada setiap warga yang memiliki usaha mulai dari usaha pinggir jalan hingga usaha dalam skala besar seperti mall. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan menyatakan OKP-OKP yang kerap terlibat aksi premanisme, tindak kekerasan dan penebar permusuhan sebagai organisasi yang terlarang dan harus dibubarkan.
"Kita meminta, Bapak Presiden segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut semua ijin seluruh ormas maupun OKP pelaku kekerasan," ujarnya.
Sutrisno mengaku saat ini situasi miris tengah dipertontonkan oleh penyelenggara negara karena sangat kompromi dengan kehadiran ormas-ormas maupun OKP yang selalu identik dengan kekerasan. Penggunaan atribut-atribut yang sangat mirip dengan atribut pada instansi penegak hukum seperti Polri dan TNI menurutnya menjadi salah satu celah yang membuat keberadaan mereka seolah "berasosiasi" dengan institusi penyelenggara tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan kehadiran para pejabat-pejabat institusi negara baik Polri dan TNI dalam setiap acara mereka sehingga seolah semakin melegalkan kondisi tersebut.
"Padahal itu sebuah kebodohan ketika kita berkompromi dengan organisasi preman," sindirnya.
Jika kondisi seperti ini terus dipertahankan, maka bisa dipastikan kondisi masyarakat Indonesia akan semakin terpuruk karena ketakutan masyarakat semakin besar dan disisi lain kepercayaan terhadap Polri dan TNI juga semakin menipis. Pemerintah harus segera menetukan sikap dengan membubarkan ormas-ormas dan OKP tersebut.
"Jika pemerintah tidak berani, maka kita minta masyarakat dilibatkan untuk melakukan referendum. Sebab ketika Pemerintah tidak mampu melakukan tugasnya, maka rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi harus mengambil alih," demikian Sutrisno.
[zul]
