Sejumlah komunitas di Kota Bekasi menggalang petisi untuk meminta kepada Pemkot Bekasi membebaskan biaya parkir yang mencapai besaran Rp 2 ribu dari ruang publik, seperti alun-alun dan fasilitas publik lainnya.
Penggalangan petisi di alun-alun Kota Bekasi pada Sabtu kemarin diikuti Pemuda Bekasi Bersatu, Komunitas Teman Ngopi (KTN), Komunitas Kabari, Komunitas Intelektual Muda Bekasi (Komunikasi), Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat (Mahali), Bekasi Music Club (BMC), Bang Jali Family (BJF), Bekasi Resque (Beras), Teater Arah, Komunitas Alun-alun (KoAal) dan Berpetualang Dengan Bahagia (Bedebah Adventure).
Mereka merasa ruang publik tak semestinya dikomersilkan karena ini sudah menjadi hak masyarakat untuk menikmatinya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.
"Apapun bentuknya, komersialisasi di ruang publik adalah haram, karena itu merupakan milik masyarakat. Oleh sebab itu, kami meminta pembebasan biaya parkir di ruang-ruang publik kepada Pemkot Bekasi," kata Koordinator Aksi, Hasan Basri, dalam siaran persnya.
Menurutnya, Pemkot Bekasi sepatutnya mencontoh kepada kota-kota lain yang membebaskan biaya parkir dari ruang publik yang tersedia di kota-kota tersebut.
"Contohnya saja Taman Bungkul yang ada di Surabaya. Kalau disana saja bisa bebas biaya parkir, kenapa Kota Bekasi nggak bisa?" tanyanya.
Meski Hasan tak menampik dukungan yang diberikan para komunitas terhadap program 1.000 taman yang digagas oleh Pemkot Bekasi, namun ia merasa gagasan tersebut nantinya akan percuma bila ujung-ujungnya hanya akan dikapitalisasi Pemkot demi menggodok Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan jika benar demikian, hal ini tentunya akan memberatkan bagi masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan Founder Komunitas Teman Ngopi, Syahrul Ramadan. Menurutnya, bukanlah suatu kerugian bagi Pemkot Bekasi bila membebaskan ruang publik dari biaya parkir, dikarenakan masih banyak titik parkir yang bisa digarap selain ruang publik.
"Kan masih banyak parkir liar di luaran sana yang berpotensi dinikmati oknum tertentu. Coba itu saja yang ditertibkan. Jangan malah mengkomersilkan ruang publik dengan menarik biaya parkir," tegasnya.
Syahrul menegaskan akan ada aksi lanjutan lainnya untuk menyuarakan penolakan biaya parkir di ruang publik, yakni dengan menggelar hearing dengan Walikota dan DPRD Kota Bekasi. Dalam hearing tersebut rencananya juga akan membahas perda soal parkir.
"Kita akan minta Walikota dan DPRD memasukan tuntutan pembebasan biaya pakir di ruang publik ke dalam perda. Internet aja bisa gratis di ruang publik, kenapa parkir gak bisa?" tandasnya.
Sejumlah warga yang melintas di alun-alun juga ikut merespon positif aksi tersebut, salah satunya dengan ikut membubuhkan tanda tangan penolakan membayar parkir di ruang publik di atas spanduk putih yang sudah disediakan.
[zul]
