Berita

Ari Junaedi/net

Tidak Ada Cara Lain, Jokowi Harus Batalkan Proyek Kereta Cepat

RABU, 27 JANUARI 2016 | 20:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Polemik rencana pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung terus bermunculan. Pamerhati lingkungan menyebut Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) proyek yang didanai Tiongkok itu dikerjakan "asal-asalan".

Sementara itu pengamat kebijakan publik menilai rencana pembangunan itu melabrak berbagai aturan tata ruang wilayah. Sedangkan data dari luar mengganggap biaya pembangunan kereta cepat itu sangat fantastis mahalnya.

Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi melihat dari awal proses perencanaan pembanguna kereta cepat koridor Jakarta-Bandung menuai masalah. Mulai dari proses penunjukkan Tiongkok yang mengalahkan penawaran Jepang yang lebih mempuni dengan "shinkazen-nya", ketidakkompakan anggota kabinet Jokowi soal rencana ini serta proses keluarnya Amdal.


Artinya, lanjut Ari, ada proses komunikasi yang tidak terbuka dan tidak transparan mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung ini. Jadi wajar publik menilainya sebagai akal-akalan sebagian pihak yang terlalu memaksakan kehendaknya untuk menggegolkan proyek ini.

Selain itu, lanjut Ari, ‎harus juga dipahami bahwa urgensi pembangunan kereta cepat ini juga tidak terlalu ada urgensinya dengan ketimpangan transportasi laut di Maluku misalnya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan jargon Jokowi mengenai tol laut dan pengembangan sabuk maritim, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sangat menciderai rasa keadilan yang paling hakiki.

"Yang diuntungkan hanya komprador Tiongkok dan pengembang perumahan yang menyasar perkebunan Walini serta oknum-oknum di pemerintahan Jokowi, " ujar Ari Junaedi beberapa saat lalu (Rabu, 27/1).

Menurut pengajar Humas Politik dan Komunikasi Politik di UI ini, tidak ada cara lain bagi Jokowi untuk membatalkan proyek mubazir ini ketimbang membawa derita di kemudian hari. Apalagi ketidakhadiran Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam acara ground breaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung beberapa hari lalu menjadi penanda adanya mis komunikasi dan ketidakkompakkan di tubuh kabinet.

"Belum lagi pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara yang menolak Halim Perdanakusumah dijadikan sebagai halte pemberhentian kereta cepat," jelas Ari Junaedi. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya