BPJS Ketenagakerjaan selalu menindaklanjuti seluruh temuan auditor termasuk temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Melalui surat resminya bernomor 365/S/XX/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Badan Pemeriksa Keuangan pun menyatakan BPJS Ketenagakerjaan sudah menindaklanjuti hasil temuan dan dinyatakan selesai.
"BPK telah mengirimkan surat pada akhir Agustus 2015 tentang pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI kepada BPJS Ketenagakerjaan. Intinya, BPJS Ketenagakerjaan telah menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI hingga selesai,†kata Irvansyah Utoh Banja, Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Irvansyah Utoh menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan dana selalu mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan selalu mengutamakan prinsip-prinsip good governance dan pemanfaatan dana kelolaan sepenuhnya demi kepentingan peserta.
Hingga akhir 2015, dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 206,37 triliun dari 19,1 juta peserta, terdiri atas pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Dana kelolaan ini rata-rata tumbuh 15,83% per tahun sejak tahun 2010. Adapun hasil investasi mencapai Rp 17,68 triliun atau rata-rata tumbuh 14,96% pertahun.
[sam]
