Berita

Pertahanan

Kapolri: Gafatar Bukan Ancaman Main-main

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 15:06 WIB | LAPORAN:

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan lebih dari 4000 eks pengikut Gerakan fajar Nusantara (Gafatar), yang baru dipulangkan dari Kalimantan Barat, selama ini tidak bersosialisasi dengan warga asli.

"Di Kalbar ada 4000 lebih dan membuat suatu komunitas yang eksklusif. Sesat. Dari harmonisasi kehidupan sosial di sana belum menyatu," kata Badrodin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1).

Mengenai penolakan masyarakat terhadap Gafatar, ia mengatakan fenomena itu berawal dari kasus menghilangnya dr. Rica Tri Handayani. Masyarakat kemudian mengkuatirkan pengaruh Gafatar bisa mengena pada anggota keluarga mereka sendiri. Seperti diketahui, perusakan dan pembakaran terhadap aset eks pengikut Gafatar dilakukan oleh massa di Mempawah, Kalimantan Barat.


"Begitu ada pemberitaan dokter Rita hilang di Pangkalan Bun, masyarakat terpengaruh bisa kena ke keluarganya. Makanya mereka menolak komunitas ini. Tugas Polri mencegah terjadi bentrok," ujarnya.

Polri sendiri menganggap ancaman Gafatar terhadap masyarakat dan negara bukan persoalan sepele. Ada indikasi Gafatar ingin mendirikan negara sendiri.

"Karena memang kita temukan ada struktur pemerintahan terselubung. Ada gubernur dan bupati dan kabag-kabagnya dan mau mendirikan negara. Ini bukan ancaman main-main. Saat ini tengah ditangani Kapolda Kalbar,' ungkap Kapolri.

Kapolri mengaku pihaknya meminta Pemerintah Daerah memulangkan para eks Gafatar itu ke daerah masing-masing karena takut terjadi bentrokan fisik layaknya kasus konflik antar etnis. Ia juga memastikan pemulangan para eks Gafatar itu tidak melanggar HAM.

"Saya setuju diberi pemahaman Pancasila dan agama. Agar mereka bisa hidup di negara majemuk ini," tambahnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya