Berita

libya/net

Dunia

Inggris, AS Dan Perancis Ulangi Kesalahan Irak Di Libya

MINGGU, 24 JANUARI 2016 | 17:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris, Amerika Serikat dan Perancis dinilai telah mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan di Irak dengan yang saat ini terjadi di Libya.

Begitu kata wakil Perdana Menteri Libya yang baru ditunjuk Ahmed Maiteeq. Ia menyebut bahwa Inggris, Amerika Serikat dan Perancis telah gagal memberikan bantuan yang diperlukan setelah menggunakan militer untuk melengserkan kekuasaan diktator Muammar Gaddafi dari kursi kekuasaan pada tahun 2011 lalu.

Ia menyebut bahwa setelah intervensi tahun 2011 lalu, Inggris dan sekutu tidak memberikan bantuan lanjutan yang diperlukan Libya.


"Kita harus menyebut bahwa Inggris, Amerika Serikat dan Perancis tentu saja ikut campur tangan demi membantu rakyat Libya dan mendukung warga sipil. Saya pikir hal itu harus sangat dihargai," kata Maiteeg.

"Namun apa yang salah setelah itu juga harus kita bahas, ada banyak kesalahpahaman. Orang-orang berpikir bahwa Libya memiliki lembaga yang stabil dan kuat, padahal hal ini tidak terjadi," sambungnya.

Ia menyebut bahwa Gaddafi telah memimpin Libya selama 42 tahun. Sehingga ketika ia dilengserkan paksa dari kursi Presiden Libya tahun 2011 lalu, seluruh struktur negara di Libya pun menjadi berantakan.

"Setelah ia (Gaddafi) pergi, kami tidak mendapatkan bantuan yang tepat dari teman-teman dan sekutu kita dari Barat dan juga Inggris," jelasnya.

Maiteeg menegaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh negaranya adalah sekutu untuk membangun kembali lembaga serta struktur pemerintahan dengan cara yang benar.

"Mereka melakukan hal yang benar pada waktu itu (tahun 2011) untuk membantu Libya tapi bantuan ini tidak berkelanjutan untuk jangka waktu tertentu," sambungnya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya