Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang untuk menyelidiki dugaan kongkalingkong pejabat negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"KPK harus bongkar berapa fee untuk oknum pemerintah jika memang ada, sehingga pinjaman China masuk ke bank plat merah yang mendukung proyek itu," tegas Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Sabtu (23/1).
Ia sependapat dengan ekonom Faisal Basri bahwa pembangunan proyek yang memakan biaya 5,5 dolar AS itu pada akhirnya mendatangkan kerugian.
Meski biayanya bukan dari APBN, tapi menurutnya, dengan adanya pinjaman dari Tiongkok maka sama saja uang nasabah milik bank pelat merah yang akan "dirampok" untuk membiayai bunga dan pokok pinjamannya. Belum lagi ada isu Menteri BUMN Rini Soemarno akan mengakali APBN dengan cara Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengguyur bank plat merah agar bisa membayar pinjaman ini.
Faisal menuding proyek yang ditaksir menelan investasi 5,5 miliar dolar AS tersebut sarat kepentingan pribadi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang diketahui menjadi penghubung Indonesia guna menjaring investasi dari Tiongkok.
"Urus
deal-nya
kok bukan Pak Jonan (Menteri Perhubungan)? Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas," ujar Faisal belum lama ini.
Faisal mensinyalir, penunjukkan China Railway International Co Ltd sebagai kontraktor dalam proyek tak lepas dari adanya pinjaman Tiongkok kepada beberapa bank pelat merah seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun lalu.
Faisal juga menyoroti pembentukan konsorsium empat BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang nantinya akan menjadi mitra China Trailway dalam pengerjaan jalur kereta 142 kilometer. "Saya tidak suka akal-akalan seperti begitu. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," kata Faisal.
[wid]
