Berita

net

Nusantara

Gafatar Pernah Minta Diakui Pemerintah

KAMIS, 21 JANUARI 2016 | 23:05 WIB | LAPORAN:

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diketahui pernah minta diakui oleh pemerintah. Organisasi yang ajarannya dianggap melenceng dari Islam itu pernah melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam negeri.

"Gafatar pernah datang audiensi ke kantor (Kemendagri) untuk minta surat keterangan terdaftar," kata Direktur Organisasi Masyarakat Kemendagri, Aswin Nasution saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/1).  

Menurut Aswin, surat keterangan terdaftar tidak pernah dikeluarkan Kemendagri untuk Gafatar. Pasalnya, Gafatar diketahui terindikasi masih merupakan bagian dari organisasi radikal Al Qiyadah Al Islamiyah.


"Kita buat surat ke daerah bahwa ini adalah indikasi kelanjutan Al Qiyadah. Di daerah ada Kesbangpol yang selalu laporkan," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebuah organisasi masyarakat harus memiliki badan hukum sendiri.

"Yang tidak berbadan hukum tidak diberikan surat keterangan terdaftar. Nah sampai sekarang belum kita keluarkan," imbuh Aswin. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya