Pemerintahan Baru Libya Berkantor Di Tunisia

Pemerintahan Libya yang baru resmi diluncurkan dan bertugas untuk menyatukan sejumlah faksi yang bertikai.

Pemerintahan baru itu dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Sarraj. Ia telah menunjuk 32 orang anggota kabinetnya. Mereka semua memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Di antaranya yang mendesak adalah mengakhiri perang saudara di internal Libya, membendung lebih banyak warga Libya yang hendak menjadi migran di Eropa serta menghentukan perluasan kuasa kelompok militan ISIS.

Tapi yang menarik, untuk sementara waktu, pemerintah baru itu berbasis bukan di Libya, melainkan di sebuah hotel di Tunis, ibukota Tunisia. Pasalnya, kondisi di Libya saat ini dinilai tidak cukup aman untuk menjalani pemerintahan.

Pemerintahan baru Libya itu adalah hasil dari mediasi yang dilakukan oleh PBB sejak lebih dari satu tahun yang lalu.

"Pembentukan pemerintah dari kesepakat nasional merupakan salah satu lompatan penting di jalan menuju perdamaian dan stabilitas di Libya," kata utusan Libya Martin Kobler seperti dimuat The Guardian.

Tugas pertama pemerintah baru Libya saat ini adalah untuk membujuk parlemen yang ada di ibukota Libya, Tripoli dan di kota pelabuhan Libya, Tobruk untuk mengakhiri perselisihan mereka.

Di Libya sendiri diketahui bahwa sejak parlemen dipilih pada Juli 2014 lalu, kelompok militan di Libya menduduki Tripoli dan membentuk pemerintahan dan parlemen sendiri. [mel]