Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama akui data aset yang dimiliki Pemda DKI masih lemah sehingga harus segera diperbaiki.
"Banyak aset berpotensi hilang karena tak disertifikasi, digugat orang, dan data asetnya lemah," kata mantan bupati Bangka Timur itu di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).
Dia berjanji akan menyelesaikan hal tersebut dalam waktu dekat. Jika aset-aset tersebut sudah terdata baik, langkah berikutnya adalah mulai meratifikasi agar tidak diambil alih oleh pihak lain.
"Saya perintahkan lurah dan camat untuk menguasai semua tanah kosong milik kami sehingga saat ada sengketa dengan orang kami bisa menguasai secara fisik," kata Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok menanggapi rilis data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa banyak aset daerah DKI Jakarta yang hilang karena diklaim pihak swasta.
Sebelumnya Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengklaim komisi antirasuh telah menyelamatkan aset negara hingga Rp 5,37 triliun rupiah. Mayoritas aset berbentuk tanah dan bangunan.
"Total aset yang disetorkan ke negara pada 2014 senilai Rp5,2 triliun yaitu berupa tanah dan Rp172 miliar serta bangunan di enam instansi pemerintah dan dua BUMN," kata Pahala saat berbincang dengan awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).
Pahala bercerita, modus yang paling sering ditemukan yakni privatisasi rumah dinas dan aset lainnya. Modus lain yakni penyerobotan tanah milik pemerintah daerah oleh pihak swasta.
"Ada aset yang diubah statusnya sehingga bisa dibeli pegawai atau ditempati pensiunan tapi tidak mau pindah juga, KPK ikut bantu," katanya.
Pahala mengatakan pihaknya akan aktif mendekati para mitra jika menemukan aset yang belum dikembalikan. KPK juga akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi aset pemda yang lenyap.
[wid]
