Presiden Joko Widodo kembali diingatkan untuk mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dan mengeluarkan Partai Nasdem sebagai salah satu anggota koalisi pendukung pemerintahan.
Tak itu saja, Jokowi harus membuat kasus korupsi dana bansos Provinsi Sumut sebagai alasan membersihkan pemerintahannya maupun koalisinya dari indikasi kuat melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh elit-elit Partai Nasdem.
"Supaya tidak menjadi beban di masa datang, Jokowi harus mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dari kabinetnya sekaligus menggusur Partai Nasdem dari koalisi pemerintahannya. Bahaya kalau tidak melakukan hal ini," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, Senin (18/1).
Menurut dia, Prasetyo, bisa saja terseret-seret karena indikasi adanya pemufakatan jahat sangat kuat dengan adanya pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho dalam kasus dana bansos Provinsi Sumut.
Budyatna juga menegaskan, kalau Jokowi bisa meminta MKD dalam memutuskan perkara Papa Minta Saham untuk mendengar desakan masyarakat, maka seharusnya Jokowi sendiri dalam hal ini bisa mendengarkan keinginan masyarakat, agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya dan mencopot Jaksa Agung.
Sebab menurutnya, sangat aneh jika Jokowi bisa meminta MKD seperti itu sehingga membuat Setya Novanto mundur sebagai ketua DPR, namun disayangkan karena sama sekali tidak mengambil tindakan dengan menggunakan hak prerogratifnya mengganti Jaksa Agung.
"Aneh kalau dalam kasus dana bansos ini dimana indikasi pemufakatan jahatnya sangat kuat karena sudah ada Gatot dan istrinya, yang melibatkan petinggi Partai Nasdem yang kini menjadi tersangka kasus korupsi, namun presiden malah membiarkan Jaksa Agung tetap menempati posisinya dan juga Partai Nasdem dipertahankan dalam pemerintahannya padahal Ktua umumnya juga hadir dalam pertemuan tersebut,†tegasnya.
Budyatna pun mengecam Jaksa Agung yang menurutnya tidak memiliki rasa malu karena terus mencari-cari kesalahan orang lain dalam kasus Papa Minta Saham tapi tidak bergerak sama sekali dalam kasus dana bansos dan bahkan berani mencopot penyidik kejaksaan di Sumut yang mengusut kasus tersebut.
"Kalau saya lihat kesalahan jaksa agung bukan hanya menutupi kasus yang melibatkan partainya dan bisa jadi melibatkan dirinya juga,tapi juga mencari-cari kesalahan orang lain yang kasus pidananya sangat sumir,†imbuhnya.
Langkah Prasetyo sebagai jaksa agung yang terus menegaskan akan mengusut kasus Papa Minta Saham diyakini Budyatna juga sekedar untuk mengalihkan isu kasus korupsi dana bansos.
"Dia terus bicara kasus Papa Minta Saham, padahal jelas dia tidak memiliki bukti yang bisa mempidanakan Setya Novanto. Langkah ini saya yakin hanya sekedar untuk mengalihkan isu saja.Dengan semua fakta itu, maka Jokowi sekali lagi harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Nasdem dari koalisinya yang otomatis mengeluarkan Jaksa Agung dari kabinet. Sekali dayung, dua masalah selesai,†tandasnya.
[zul]
